JAKARTA INSPIRA,- Beredar informasi, bahwa mahasiswa akan melakukan demo besar-besaran pada 11 April 2022 mendatang.
Menyikapi hal tersebut, Sekjend DPP RGPI Syarif Kalepe, meminta pihak kepolisian menangkap provokator demo 11 April tersebut.
Pasalnya, menurut dia, isu demo mahasiswa idemo besar-besaran ini terksesan provokatif dan ingin memecah belah persatuan bangsa.
“Kepada keamanan Kepolisian Republik Indonesia agar membongkar dalang Provokator demo besar-besaran,” kata Syarif dalam keterangannya, Jumat (8/4/2020).
Ia menduga ada kelompok yang sengaja memainkan isu tersebut untuk memanfaatkan momentum.
“Ada kelompok kecil yang di duga sengaja memainkan isue ini,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia mengimbau kepada para Mahasiswa agar tidak terlalu jauh tergiring dengan isu-isu provokatif tersebut.
Apalagi di bulan suci ramadhan ini mesti lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT.
“Hormati bulan suci ini dengan kegiatan yang bernilai Ibadah daripada isu-isu hasutan untuk melakukan demo atau pun semacamnya,” pungkas Syarif.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan tetap menggelar unjuk rasa di Istana Negara pada 11 April.
Itu dengan tuntutan utama menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.
“Kita akan tetap gelar aksi pada tanggal 11 April 2022,” ujar Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin HSN DM saat dihubungi, Kamis (7/4).
BEM SI mengaku belum puas meski Presiden Jokowi telah memerintahkan para menteri berhenti bicara perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu.
“Kami butuh bukti bukan sekedar lisan,” tegas Kaharuddin.
Hal lain yang mendorong BEM SI tetap menggelar aksi adalah sikap Istana yang belum memberikan jawaban terhadap kajian dan tuntutan mereka.
Unjuk rasa di Istana Negara 11 April nanti diklaim bakal diikuti 1.000 mahasiswa dari Aliansi BEM SI.
Kemudian, Aliansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Aliansi Mahasiswa Jurusan dan Aliansi Mahasiswa Fakultas.
BEM SI akan membawa total 18 tuntutan pada aksi nanti.
Kaharuddin merinci, 6 tuntutan berasal dari aksi tanggal 28 Maret ditambah 12 tuntutan berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi pada 21 Oktober 2021 lalu.
Adapun 18 tuntutan tersebut antara lain mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.
Tuntutan lain adalah stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat.
Kemudian tuntutan agar pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Gin)
