BANDUNG INSPIRA – Menko Polkam Budi Gunawan dan Wamenko Polkam Lodewijk Paulus memimpin rapat lintas kementerian terkait penanganan organisasi masyarakat (ormas) yang dirasa bermasalah dan mengganggu iklim investasi.
Dalam keterangannya pada Selasa (06/04/2025), Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah akan bersikap tegas terhadap segala bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi maupun ketertiban umum.
“Negara tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang mengancam stabilitas nasional dan ketertiban sosial,” tegas Budi.
Budi menyoroti bahwa keberadaan sejumlah ormas yang bermasalah telah berdampak pada iklim investasi dan menurunkan kepercayaan pelaku usaha.
“Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur,” ungkapnya.
Budi juga menekankan bahwa selain melakukan penindakan, pemerintah akan menyediakan ruang pembinaan bagi ormas tersebut. Pemerintah juga akan membuat kanal pengaduan yang dapat diakses oleh umum untuk membantu menjaga ketertiban dan keamanan.
“Semua pihak yang merasa terganggu atau mengalami tekanan dari oknum maupun kelompok ormas dapat menyampaikan keluhannya melalui saluran resmi yang akan kami siapkan. Negara harus hadir dan melindungi hak masyarakat untuk beraktivitas secara aman,” tegasnya.
“Kami akan segera membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas serta melakukan pembinaan,” lanjutnya.
Menurut Budi, Satgas tersebut akan melibatkan sejumlah pihak mulai dari TNI, Polri, dan instansi terkait dengan satu komando yang terpadu. Langkah ini diambil sejalan dengan agenda strategis nasional yang menempatkan stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing investasi nasional. (Rifqi Sibyan Kamil)**
