BANDUNG INSPIRA– Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat implementasi kebijakan Work From Home (WFH) yang kini memasuki minggu ketiga. Selain menekan mobilitas aparatur sipil negara (ASN), kebijakan ini diklaim mampu meningkatkan efisiensi operasional, terutama pada penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pengendalian mobilitas pegawai jadi fokus utama selama WFH. Langkah ini diambil agar efektivitas kerja tetap terjaga sekaligus menekan biaya operasional pemerintah.

“Memasuki minggu ketiga pelaksanaan WFH, kami terus melakukan berbagai upaya agar mobilitas pegawai rendah. Ini penting untuk efisiensi, baik dari sisi konsumsi BBM, listrik, maupun efektivitas kerja,” ujar Farhan usai menghadiri kegiatan implementasi WFH di Pendopo Kota Bandung, Jumat (24/4/2026).

Farhan menyebut konsekuensi dari kebijakan WFH adalah perlunya sistem pengawasan berbasis aplikasi. Sistem ini dipakai untuk memantau kedisiplinan pegawai secara jarak jauh dan memastikan ASN tetap bekerja sesuai ketentuan meski tidak di kantor.

“Pengendalian dilakukan melalui aplikasi untuk memastikan kedisiplinan para pegawai selama WFH,” tambahnya.

Ia juga berharap ada evaluasi dari pemerintah pusat agar kebijakan berjalan lebih terarah tanpa banyak improvisasi di daerah. Farhan menegaskan kedisiplinan ASN jadi kunci keberhasilan WFH.

Selain pengawasan digital, Pemkot Bandung membuka ruang kritik dan masukan dari masyarakat. Kontrol sosial dinilai penting untuk menjangkau aspek yang belum ter-cover sistem.

Dalam perhitungannya, Farhan mengungkap potensi efisiensi yang cukup besar. Dari total 1.354 pegawai yang menjalani skema Work From Anywhere (WFA), rata-rata pengeluaran BBM harian mencapai Rp25.000 per orang.

“Kalau dihitung, Rp25.000 dikalikan 1.354 pegawai, itu sudah menunjukkan efisiensi yang cukup besar setiap harinya,” jelasnya.

Dengan hitungan itu, potensi penghematan BBM Pemkot Bandung mencapai sekitar Rp33,85 juta per hari, belum termasuk efisiensi listrik dan biaya operasional kantor lainnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Evi Hendarin, menyampaikan tingkat kepatuhan ASN terus meningkat. Pada minggu pertama, tercatat 136 ASN melanggar aturan, seperti keluar dari zona kerja yang ditentukan.

Namun pada minggu kedua, jumlah pelanggaran turun drastis menjadi hanya 16 ASN.

“Setiap pelanggaran kami konfirmasi kepada atasan langsung atau kepala OPD terkait. Jika tidak ada tugas resmi yang mengharuskan ASN keluar dari zona kerja, maka akan dikenakan sanksi administratif,” tegas Evi.

Ia memastikan WFH tidak akan mengurangi produktivitas maupun kualitas layanan publik. Transformasi budaya kerja ini justru diharapkan mendorong efisiensi sekaligus modernisasi sistem kerja di lingkungan pemerintahan.

Terkait dukungan teknologi, Evi mengakui masih ada kendala, khususnya bagi pengguna perangkat iOS. Namun pihaknya akan terus meningkatkan kapasitas sistem agar bisa diakses lebih luas oleh seluruh ASN.

“Sebagian besar ASN menggunakan Android sehingga lebih mudah dalam implementasi aplikasi pengawasan. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kemampuan teknologi agar lebih optimal,” tandasnya.

Kebijakan WFH Pemkot Bandung jadi salah satu respons atas kenaikan harga energi non-subsidi. Selain WFH, Pemkot juga melarang pejabat eselon 2 dan 3 membawa mobil dinas setiap hari Jumat untuk menekan biaya operasional.(Bambang)**

Foto:Bambang/Inspira