BANDUNG BARAT INSPIRA – Kepergian Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ke Bali menggunakan dana Social Coorporate Social Responsibility (CSR) Bank bjb menuai kritikan pedas masyarakat.
Bagaimana tidak, pelesiran Bupati beserta sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung Barat berbanding terbalik dengan adanya siswa SDN Cipeundeuy, Padalarang yang terpaksa belajar lesehan lantaran sekolah tak memiliki bangku.
Disamping itu, studi banding ke Bali dilakukan pada saat kondisi keuangan Pemda KBB sedang defisit hingga lebih dari Rp500 miliar, dan terjadi pemangkasan sejumlah program kerja dinas yang dianggap bukan prioritas.
“Tidak elok bupati dan rombongan kepala dinas pergi ke Bali, padahal KBB lagi defisit anggaran. Bahkan tukin PNS yang harusnya dicairkan bersama gaji ke-13, hingga kini belum juga dibayarkan,” kata Tokoh Pemuda KBB, Bob Sofian, Selasa (18/7/2023).
Menurutnya kepergian rombongan bupati dan kepala dinas itu memang didanai oleh CSR dari Bank bjb, namun tetap saja hal tersebut tidak pantas dilakukan. Sebab anggaran CSR semestinya dipergunakan untuk program yang bersentuhan dengan masyarakat.
Misalnya perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), peningkatan infrastruktur pendidikan, jalan, atau keperluan yang lainnya. Sementara jika CSR digunakan untuk membiayai bupati dan kepala dinas pergi ke Bali, sama sekali tidak bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
“Kami mempertanyakan, dimana kepedulian Pemda KBB terhadap masyarakat? Di saat kondisi anggaran sedang defisit tapi malah pergi ke Bali, seperti tak punya sense of crisis. Lihat saja, peserta mojang jajaka yang mau ikut kontestasi harus bayar, sekolah SD di Cipeundeuy, Padalarang, gak punya kursi dan meja jadi belajar lesehan, itu yang harusnya jadi prioritas perhatian, bukan jalan-jalan ke Bali. Ini jadi rapor merah bagi Bupati Hengki yang sebentar lagi akan lengser,” tuturnya.
Sementara itu, kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) terpaksa belajar tanpa meja dan bangku.
Puluhan siswa itu menjalani KBM di lantai beralaskan karpet. Sementara di depannya berjejer meja lipat yang dibawa dari rumah masing-masing.
Kepala Sekolah SDN 1 Cipeundeuy, Siti Halimah tak menampik kalau di sekolahnya ada dua kelas yang belum memiliki meja dan kursi untuk pembelajaran para siswa.
“Kalau tidak ada meja dan kursi memang betul. Kami memang sudah mengajukan dan pengajuannya sudah sampai ke dinas,” ujar Siti saat ditemui, Selasa (18/7/2023).
Pihaknya sendiri mengajukan pengadaan kursi dan meja untuk emoat kelas, yang mana setiap kelasnya berisi 40 orang. Namun karena minimalnya setiap kelas diisi 28 orang, maka pihaknya meminta empat kelas demi memenuhi kebutuhan kursi dan meja.
“Yang dibutuhkan itu untuk 2 kelas, per kelas ada 40 anak. Karena aturannya minimal kelas kan 28 anak, makanya kita untuk satu kelas itu minta 28 dikali 2. Jadi totalnya minta untuk 4 kelas,” kata Siti.
Sementara itu Pengamat Politik dan Pemerintahan Djamu Kertabudi dalam opininya menilai, jika kunjungan ke Bali memiliki tujuan staregis dalam rangka pengembangan kepariwisataan di KBB melalui pemberdayaan ekonomi kreatif, dan sudah diprogram melalui mekanisme perencanaan sejak awal atau bukan ide spontan, hal ini tidak bisa disalahkan.
Hanya saja jika melihat dari urgensinya apakah waktunya tepat, menjadi masalah tersendiri. Apalagi kalau dikaitkan dengan defisit anggaran yang selalu diingatkan oleh Sekda KBB selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang tahu percis kondisi keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan ini.
Sehingga banyak program unggulan masing-masing SKPD yang ditangguhkan karena tidak ada dananya. Walaupun dalam setiap kesempatan, Bupati Hengki Kurniawan menyatakan kondisi APBD KBB semakin membaik yang ditandai dengan penerimaan daerah yang meningkat.
“Dengan demikian, kunjungan ke Bali menunjukan para pejabat KBB tidak memperlihatkan rasa prihatin terhadap kondisi daerah,” tulisnya.
Dijelaskannya, dana yang bersumber dari CSR tidak boleh dimanfaatkan sembarangan. Menurut ketentuan ada empat jenis kegiatan yang dapat memanfaatkan dana CSR, yaitu Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Keselamatan, serta Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
“Sehingga kaitan dengan kunjungan wisata para pejabat ini dapat dikatakan tidak mungkin bersumber dari dana CSR, melainkan mungkin saja bersumber dari dana operasional bjb dalam menjalin kemitraan dengan Pemda KBB,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Pemda KBB mengambil keputusan penghematan belanja daerah yang sudah direncanakan pada APBD 2023. Kebijakan itu diambil melihat potensi pendapatan daerah yang diprediksi tak sesuai target. Keputusan penghematan diambil TAPD dengan memangkas sejumlah kegiatan dan rencana belanja barang dan jasa dari tiap OPD.
“Salah satu alasan merasionalisasi anggaran untuk menutupi utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang jatuh tempo tahun ini. Beban utangnya mencapai Rp170 miliar. Di samping itu, potensi pendapatan diprediksi tak sesuai target,” kata Bupati Hengki Kurniawan beberapa waktu lalu
Oleh karena itu, sejumlah rencana belanja serta kegiatan yang telah dirancang perangkat daerah (OPD) pada awal tahun 2023 harus ditangguhkan atau dirasionalisasi. OPD juga diminta membuat program skala prioritas. Sementara kegiatan yang bisa ditangguhkan seperti sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan dinas, hingga pengadaan alat tulis kantor.
