BANDUNG INSPIRA – Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono tegas menolak rencana penarikan SPP di sekolah negeri. Ia ingatkan mandat konstitusi wajib belajar gratis.
Penolakan keras ini merespons adanya usulan penarikan iuran yang direncanakan menyasar orang tua siswa dalam kategori status sosial ekonomi desil 6 hingga desil 10.
Pendekatan tersebut dinilai tidak tepat karena data kesejahteraan masyarakat di lapangan masih menyisakan banyak persoalan validitas.
“Belum tentu masyarakat yang masuk kategori desil 6 sampai desil 10 benar-benar memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Terlebih faktanya, masih banyak warga kurang mampu yang tidak menerima bantuan sosial atau bahkan BPJS-nya dinonaktifkan karena persoalan validitas data,” ujar Ono Surono, dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu, 18 Juli 2026.
Menurut dia, negara berkewajiban menjamin pendidikan gratis selama 12 tahun sehingga pembiayaan sekolah tidak boleh dibebankan kepada masyarakat.
“Menurut saya, yang harus menjadi fokus adalah bagaimana APBD Provinsi Jabar dapat memenuhi seluruh kebutuhan sekolah negeri.
Mulai dari ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga kebutuhan operasional dan kesejahteraan guru harus menjadi tanggung jawab pemerintah,” kata Ono.
Ia mengatakan Undang-undang telah mengamanatkan alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dari APBN maupun APBD. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat seharusnya memprioritaskan pemenuhan sarana, prasarana, serta kebutuhan operasional sekolah negeri melalui anggaran daerah, bukan dengan menghidupkan kembali SPP.
Ono juga menegaskan, alasan keterbatasan fasilitas sekolah sama sekali tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menghidupkan kembali pungutan SPP. Karena ada amanat undang-undang, pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan.
Oleh karena itu, DPRD Jabar meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengoptimalkan serapan APBD demi memenuhi seluruh kebutuhan operasional, sarana prasarana sekolah negeri, hingga pemenuhan kesejahteraan guru tanpa sedikit pun membebankan biaya kepada kantong masyarakat.
“Menurut saya, yang harus menjadi fokus adalah bagaimana APBD Provinsi Jabar dapat memenuhi seluruh kebutuhan sekolah negeri. Mulai dari ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga kebutuhan operasional dan kesejahteraan guru harus menjadi tanggung jawab pemerintah,” kata Ono.
Selain menuntut komitmen penuh pada sekolah negeri, politikus tersebut juga mendorong pemprov untuk memperbesar porsi bantuan dan insentif bagi sekolah swasta. Langkah ini krusial agar sekolah swasta bisa ikut mendongkrak kualitas fasilitas belajar tanpa harus mencekik para wali murid dengan biaya tinggi.
Melalui penegasan ini, Ono berharap wacana penarikan SPP tersebut segera dihentikan dan tidak berlanjut menjadi kebijakan resmi.
“Saya berharap wacana pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri tidak diteruskan. Yang lebih penting adalah memastikan anggaran pendidikan benar-benar menyelesaikan seluruh kebutuhan sekolah di Jawa Barat,” pungkas Ono.(Seruni/Berita Inspira)**
