BANDUNG INSPIRA-Iran kembali meningkatkan tekanan terhadap lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz dengan memperingatkan seluruh kapal agar mematuhi jalur pelayaran yang telah ditetapkan oleh otoritas setempat.
Teheran menegaskan setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan direspons secara tegas oleh angkatan bersenjata.
Melansir dari iranintl.com, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menegaskan bahwa Selat Hormuz bukan merupakan panggung bagi kekuatan militer negara-negara asing, sekaligus memperingatkan agar tidak ada aktivitas militer apa pun di jalur perairan tersebut.
“Selat Hormuz bukanlah panggung bagi kekuatan-kekuatan di luar kawasan untuk memamerkan kekuatan militer. Sebagai kekuatan yang bertanggung jawab dan penjamin keamanan di selat tersebut, Iran memperingatkan agar tidak ada aktivitas militer apa pun di jalur perairan yang sensitif ini,” kata Gharibabadi di platform X.
Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan unggahan Gharibabadi yang mengutip pernyataan bersama Inggris dan Prancis soal Selat Hormuz.
Dalam pernyataan itu, Inggris dan Prancis menyatakan mereka siap mengerahkan Misi Militer Multinasional yang lebih luas untuk mendukung kebebasan navigasidi Selat Hormuz.
Ia menambahkan bahwa “keamanan di Hormuz adalah tanggung jawab negara-negara pesisir” dan mengatakan “mereka yang menciptakan krisis akan bertanggung jawab atas konsekuensi dari petualangan mereka. Ini adalah peringatan serius.”
Pernyataan Gharibabadi tersebut disampaikan setelah Inggris dan Prancis mengatakan mereka siap mengerahkan misi militer multinasional yang lebih luas untuk mendukung kebebasan navigasi di Selat Hormuz sambil bekerja sama dengan Oman untuk membantu memastikan navigasi yang aman di perairan teritorialnya.
MoU Iran-AS Mulai Berlaku
Pada sisi lain, nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi Pakistan mulai berlaku pada 18 Juni 2026 setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Kesepakatan tersebut menjadi kerangka kerja bagi kedua negara untuk mengakhiri konflik serta menyelesaikan berbagai persoalan melalui jalur perundingan.
Nota kesepahaman itu mencakup sejumlah poin penting, di antaranya penghentian permusuhan, pelonggaran sanksi, penyelesaian isu nuklir, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta pengaturan keamanan kawasan yang lebih luas. (Seruni/Berita Inspira)**
