MANGGARAI INSPIRA – Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat penanganan darurat dan pemulihan pascagempa M7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Penegasan itu disampaikan saat Upacara HUT ke-81 RI di Lapangan Motang Rua, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Senin (17/8/2026).
Menteri Koordinator PMK Pratikno mengatakan jajaran menteri dan pimpinan lembaga sudah berada di NTT sejak hari pertama bencana.
“Sejak hari pertama kejadian, kita sudah berada di NTT untuk meninjau lapangan dan membahas percepatan pemulihan,” ujar Pratikno usai upacara.
Penanganan dilakukan terintegrasi di titik-titik terdampak. Bantuan logistik disalurkan hingga ke Kecamatan Reo, Manggarai, dan wilayah terisolir di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka. Koordinasi juga terus dilakukan dengan Satgas DPR RI dan kementerian/lembaga terkait secara luring maupun video conference.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto memaparkan strategi pengerahan logistik dan armada.
Posko Nasional di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, telah menampung 50.000 paket bantuan dari Presiden RI. Bantuan itu disalurkan ke 2 posko utama di NTT: Posko Labuan Bajo untuk Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada. Dan Posko Maumere untuk Sikka, Ende, Nagekeo.
Untuk menembus wilayah terisolir, BNPB mengerahkan armada darat, laut, dan udara:
– Udara: 6 pesawat di Labuan Bajo dan 5 pesawat di Maumere, termasuk helikopter evakuasi medis
– Darat: Truk logistik besar di titik penyaluran utama
– Laut: Kapal Pelni dan feri untuk wilayah kepulauan seperti Pulau Palue
Suharyanto mengonfirmasi jumlah korban meninggal dunia per hari ini tercatat 68 jiwa. Pendataan korban luka masih berlangsung dinamis.
Ia juga menginstruksikan pemda agar segera melakukan pendataan kerusakan _by name by address_ secara berjenjang. Tidak perlu menunggu 100% selesai agar perbaikan bisa langsung dieksekusi.
“Pendataan rumah masyarakat yang rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat menjadi prioritas utama kami. Kerusakan fasilitas umum seperti kantor bupati menjadi prioritas berikutnya setelah pemukiman warga terpenuhi,” ujar Suharyanto.
“Pendataan tidak perlu menunggu selesai semua, begitu ada data valid yang masuk, perbaikan langsung kita proses agar penanganan berjalan lebih cepat,” pungkasnya. (Bambang/Berita Inspira)
Sumber: BNPB
