BANDUNG INSPIRA – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tengah bersiap melakukan perombakan besar-besaran pada sistem transportasi publik.
Kebijakan ini menyasar armada antarkabupaten dan antarkota yang selama ini dianggap sudah tidak memenuhi standar pelayanan publik, sekaligus menjadi upaya pembenahan transportasi massal di wilayah tersebut.
Pemda Jabar juga segera meremajakan angkutan kota (angkot) antarkabupaten/kota yang tak layak jalan menjadi kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) dengan skema tanpa uang muka (DP), seiring rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara mulai Agustus 2026.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bandung, Rabu, mengatakan skema peremajaan angkot tersebut dirancang khusus untuk memotong pola setoran konvensional, dengan mendorong para sopir bertransformasi langsung menjadi pemilik armada melalui skema pembiayaan ramah kantong.
Dia menyatakan penataan moda transportasi darat ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan pengemudi sekaligus mempercepat transisi ke energi bersih ramah lingkungan.
“Kita ingin sopir menjadi pemilik kendaraan. Pemerintah sedang memikirkan skema pembiayaan tanpa uang muka (DP) sehingga kesejahteraan mereka tumbuh. Jika sopir bertindak sekaligus sebagai pemilik yang mencicil dan merawat kendaraannya, mereka akan jauh lebih tertib dibandingkan jika hanya sekadar menyetor,” ujar Dedi.
Desi menekankan keberhasilan ekosistem transportasi modern tidak sekadar ditopang peremajaan armada, tetapi wajib diikuti perubahan budaya masyarakat serta kesiapan infrastruktur pendukung seperti trotoar, penerangan jalan, fasilitas umum yang bersih, dan sistem keamanan terpadu.
“Transportasi modern itu bukan hanya kendaraannya yang bagus, tetapi perilaku masyarakatnya juga harus berubah dan layanan kotanya ikut modern,” ujarnya.
Pada sektor transportasi udara, Dedi juga membawa angin segar bagi mobilitas dan pariwisata Kota Bandung dengan mengumumkan pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara untuk rute penerbangan domestik, serta mendorong pembukaan kembali rute internasional secara bertahap.
Terkait efektivitas operasional, Pemprov Jabar telah membagi peran secara presisi dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka agar tidak saling tumpang tindih.
“Nanti biar tidak menjadi salah persepsi. Untuk kegiatan penerbangan Haji dan Umrah, tetap menggunakan Bandara Kertajati,” tutur Dedi.(Seruni/Berita Inspira)**
