BANDUNG INSPIRA – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terpaksa menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar  Rp900 juta untuk menangani wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Pasalnya, alokasi bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi belum mencukupi kebutuhan untuk pengendalian PMK di Kota Bandung. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna membeberkan  pengajuan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) tersebut sudah disetujui untuk digunakan selama proses vaksinasi pada hewan ternak yang saat ini sudah mulai dilakukan. 

“Sudah di acc ya permohonan untuk daya dukung vaksinasi hewan di Kota Bandung. Kalau vaksinnya dari pusat, kita lebih kepada dana pendampingnya sekaligus untuk pengawasan nanti,” ungkap Ema Sumarna di Balai Kota Bandung, Senin (27/6/2022). 

Disamping untuk pengadaan obat, vitamin dan alat suntik, lanjutnya, dana tersebut juga akan digunakan untuk operasional Satgas PMK yang di dalamnya bisa terdapat tenaga honorer/non ASN yang dilibatkan dalam pengawasan PMK. 

“Misalnya saja untuk pihak lain yang terlibat seperti honorarium diluar ASN dan itu bisa saja  dilakukan. Kemudian juga daya dukung makan minum, kemudian alat sarana prasarana lain mungkin ada pakaian khusus yang harus disiapkan,” paparnya. 

Sementara itu, Kepala DKPP Kota Bandung Gin Gin Ginanjar mengatakan pengajuan anggaran tersebut dilakukan karena aà bantuan obat, vitamin dan keperluan lain yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi belum mencukupi kebutuhan untuk pengendalian PMK di Kota Bandung. 

“Selain vaksin, Pemprov juga memberikan bantuan beberapa alat pendukung seperti APD, sepatu, alat suntik dan lain sebagainya tapi memang tidak cukup,” akunya. 

Karena itu, jelasnya, anggaran tersebut akan digunakan untuk pendukungan seperti APD, obat, alat maupun untuk pendukungan operasional satgas PMK. 

Lebih jauh, Gin gin menyebutkan, adapun untuk penyaluran obat dan vitamin bagi sekira 2.000 hingga 3.000 hewan ternak di Kota Bandung.  Dikatakannya, pihaknya sudah memiliki data untuk memetakan kebutuhan serta berkomunikasi untuk mengontrol kondisi terkini penyebaran PMK . 

“Kita punya peta berapa jumlah peternak, berapa jumlah populasinya, kemudian berapa yang sakit. Selain itu, ada juga usulan dari beberapa peternak nanti kita petakan berapa kebutuhan obat untuk peternak,” terangnya. (TRI)