Harga Dexlite Tembus Rp23.600, DLH Bandung: Angkut Sampah Tetap Jalan

BANDUNG INSPIRA – Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Dexlite yang menembus Rp23.600 per liter pada pertengahan April 2026 tidak mengganggu jadwal pengangkutan sampah di Kota Bandung. Meski begitu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung mengakui ada penyesuaian anggaran yang berjalan otomatis lewat sistem digital pengisian bahan bakar.

Kepala DLH Kota Bandung, Darto, menjelaskan operasional armada sampah tidak sepenuhnya bergantung pada satu skema. Ada tiga kategori kendaraan dengan implikasi biaya berbeda.

“Kalau yang satu jenis itu yang punya kita, jadi plat merah memang milik DLH. Itu tidak memakai BBM subsidi, menggunakan Dexlite Pertamina dengan kartu radio frequency identification (RFID). Kemudian ada dua jenis lain yang plat kuning, itu kita rental dan sewa,” kata Darto, Rabu (22/4/2026).

Untuk kendaraan sewa dan rental, DLH tidak menanggung biaya BBM. Skema yang dipakai adalah pembayaran jasa angkut kepada penyedia, sehingga konsumsi BBM jadi tanggung jawab pemilik kendaraan.

“Nah yang rental dan sewa itu kita tidak bicara BBM-nya, kita bicara upah angkut saja. Jadi BBM menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan,” ucapnya.

Darto mengakui kenaikan harga Dexlite tetap berdampak pada struktur pembiayaan armada milik dinas. Sistem pengisian BBM berbasis kartu RFID membuat setiap perubahan harga langsung tercermin dalam saldo pengeluaran operasional.

“Ya jelas dong, karena yang semula kita hitung dengan harga X, kemudian naik menjadi harga baru. Itu pasti berpengaruh,” ujarnya.

Meski begitu, dampaknya dinilai masih terkendali lewat mekanisme top up anggaran rutin. Dalam perjanjian dengan Pertamina, RFID memakai harga faktual saat pengisian.

“Di dalam perjanjian dengan Pertamina, RFID itu menggunakan harga faktual. Jadi seperti saldo BBM. Kalau harga naik atau turun, yang tercatat tetap harga saat pengisian,” jelasnya.

Secara proporsi, armada DLH terdiri dari sekitar 50 persen kendaraan milik dinas dan 50 persen kendaraan sewa, meski rincian teknisnya ada di unit pelaksana teknis (UPT).

“Kurang lebih 50-50, tapi detailnya ada di UPT,” kata Darto.

Ia menegaskan, kenaikan biaya operasional akibat BBM tidak mengubah jadwal maupun menyebabkan gangguan layanan. Faktor yang lebih berpengaruh justru kondisi teknis di lapangan.

“Di Kota Bandung tidak berpengaruh terhadap jadwal pengangkutan. Yang lebih berpengaruh itu faktor teknis operasional seperti hujan, kondisi TPS atau kendala saat loading,” ucapnya.

Menurut Darto, kenaikan harga BBM merupakan konsekuensi logis yang sudah diperhitungkan dalam sistem operasional. Skema pengelolaan berbasis digital dan pembagian peran armada yang jelas antara milik dinas dan pihak ketiga membuat layanan tetap berjalan di tengah fluktuasi harga energi.

“BBM itu konsekuensi logis yang harus ditanggung dalam operasional. Dengan skema pengelolaan berbasis sistem digital dan pembagian peran armada yang jelas antara milik dinas dan pihak ketiga, kami memastikan layanan persampahan tetap berjalan di tengah fluktuasi harga energi,” tandasnya.(Bambang)**