BANDUNG INSPIRA-Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda memasuki babak baru setelah seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat resmi memberikan lampu hijau untuk melanjutkan usulan ini ke tahapan legislasi berikutnya.
Diketahui, perjuangan pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda ini sudah sempat ramai pada 2013, 2015 dan 2020.
“Fraksi, Demokrat, PKB, PKS, PAN, PDIP, Golkar, PPP, menyatakan setuju ke tahapan legislasi berikutnya, untuk pergantian nama Provinsi Jawa Barat. Kalau Gerinda dan Nasdem tadi sudah menyampaikan ikut saja,” ujar Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, setelah memimpin pertemuan tersebut.
Pada keterangannya Rahmat juga menjelaskan, usulan perubahan nama provinsi ini sebenarnya telah dibahas dalam beberapa kali pertemuan. Namun, baru pada kesempatan ini seluruh perwakilan fraksi hadir secara lengkap dan resmi menyampaikan sikap politiknya.
“Jadi, tim pengusul menyampaikan ini, ini sudah ketiga kali. Tapi dihadiri lengkap utusan perwakilan fraksi-fraksi baru hari ini,” katanya menambahkan.
Langkah strategis pasca-persetujuan ini akan bergantung pada penyempurnaan naskah akademik dan keputusan pimpinan dewan, apakah akan digodok melalui Panitia Khusus (Pansus) atau dikaji secara komisioner di internal Komisi I.
Rahmat juga mengingatkan bahwa regulasi penyesuaian nama ini nantinya wajib mengantongi persetujuan akhir dari pemerintah pusat.
Selain itu, salah satu tim pengkaji pergantian nama Provinsi Jawa Barat yang juga Guru Besar Universitas Padjadjaran, Ganjar Kurnia mengatakan, pergantian nama ini perlu dilakukan agar identitas Sunda tetap ada dan tidak hilang.
Menurut dia, usulan perubahan nama bukan hanya didorong momentum politik tertentu, tapi bagian dari perjuangan panjang yang telah berlangsung sejak bertahun-tahun.
“Saya kira nggak ada soal momentum. Ini mah soal maraton perjuangan aja. Apalagi sekarang DPRD memberikan respons yang bagus,” ujar Ganjar.
Ganjar menilai, nama Sunda memiliki nilai historis, sosiologis, kultural, dan psikologis yang jauh lebih besar dibanding sekadar penamaan administratif.
Hal yang paling penting, kata dia, adalah membangun kesepahaman mengenai pentingnya menjaga identitas Sunda.
“Yang penting maunya aja dulu, rumuskan dulu. Kalau itu sudah setuju, ya nanti jangan suka mikirin orang lain lah, diri sendiri aja mau mendukung atau tidak,” ucapnya.
Sementara itu Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pernah memberikan pernyataan terkait wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda.
Dilansir dari laman Bapenda Provinsi Jawa Barat, 19 May 2026, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tidak ada rencana perubahan nama daerah menjadi Tatar Sunda.
Ia menepis berbagai isu yang berkembang di media sosial terkait kemungkinan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda.
“Ada yang melempar wacana, membuat cerita-cerita di media sosial, akan ada perubahan nama Jawa Barat jadi Tatar Sunda. Saya katakan seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain,” tegasnya.
Fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat, bukan membahas perubahan nama daerah.
“Namanya tetap Jawa Barat,” katanya.
Demikianlah informasi mengenai alasan pergantian nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda.(Seruni/Berita Inspira)**
