BANDUNG INSPIRA – Merek atau nama produk memegang peran penting atas representasi produk (barang/jasa) yang akan ditawarkan para Pelaku Usaha kepada konsumen. Lebih lanjut, merek juga ikut serta menentukan tingkat valuasi penjualan produk (barang/jasa) di pasar.
Dewan Ulama melalui LPPOM MUI mengatur ketentuan penulisan menu atau Merek (baik yang sudah terdaftar atau belum) dan bentuk yang tidak dapat memperoleh Sertifikat Halal.
Belum lama ini, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) menegaskan Croissant Pattaya atau Croissant Bulu yang viral di media sosial tidak dapat memperoleh sertifikasi halal apabila bentuknya menyerupai organ intim wanita.
Penegasan tersebut merujuk pada ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatur bahwa aspek halal tidak hanya ditentukan oleh bahan baku dan proses produksi.
Nama, bentuk, hingga kemasan produk juga menjadi bagian dari penilaian dalam sertifikasi halal.
Mengutip dari Antara, VP Sekretaris Perusahaan LPPOM Raafqi Ranasasmita mengatakan, “Pembahasan mengenai suatu produk pangan halal tidak hanya berhenti pada komposisi bahan dan proses produksinya, tetapi juga mencakup nama, bentuk, maupun kemasan produk.”
Croissant viral yang berasal Thailand dinilai menyerupai organ intim wanita tersebut tengah ramai diperbincangkan dan diulas sejumlah food vlogger Indonesia.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan di masyarakat soal diperbolehkan atau tidaknya makanan tersebut dari sisi kehalalan.
Raafqi Ranasasmita menjelaskan masyarakat perlu memahami konsep halal secara utuh. Menurutnya, persyaratan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan kehalalan bahan baku dan proses produksi, tetapi juga mencakup aspek thayyib, yakni baik, layak, bersih, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan etika.
“Per definisi, yang dimaksud thayyib di sini adalah produk yang baik, aman, higienis, bermutu, bermanfaat, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat maupun fitrah manusia,” kata dia.
Ketentuan mengenai nama, bentuk, dan kemasan produk telah diatur dalam Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.
Dalam fatwa tersebut disebutkan produk yang menggunakan nama, bentuk, atau kemasan yang mengandung unsur kekufuran, kemaksiatan, berkonotasi negatif, maupun kemasan berbentuk dan/atau bergambar erotis atau pornografis tidak dapat disertifikasi halal.
Meskipun fatwa tersebut tidak secara eksplisit mengatur bentuk fisik produk yang bernuansa pornografis, kata dia, secara substansi semangat (maqashid) pengaturannya mengarah pada perlindungan nilai-nilai kesopanan dan etika yang menjadi bagian dari konsep thayyib.
Menurutnya, apabila kemasan yang mengandung unsur erotis atau pornografis saja telah dinyatakan tidak dapat disertifikasi halal, maka semangat pengaturan tersebut juga mengarah pada upaya menjaga agar keseluruhan produk, termasuk penyajian atau bentuknya, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan etika.
“Dengan kata lain, tidak logis apabila kemasannya dibatasi, tetapi isi produknya justru menampilkan bentuk yang bertentangan dengan prinsip yang sama,” kata dia.
Raafqi menambahkan fenomena tersebut juga menjadi pengingat bagi pelaku usaha mengenai pentingnya melaporkan setiap pengembangan (product development) dalam skema sertifikasi halal.
Setiap perubahan, baik berupa bentuk, nama, desain, kemasan, formula, maupun varian baru, sebaiknya diajukan agar dapat dievaluasi sejak awal sesuai ketentuan syariat dan regulasi yang berlaku.(Seruni/Berita Inspira)**
Foto : Instagram saiwanbakehouse
