BANDUNG INSPIRA – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa perubahan birokrasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih manusiawi, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Pemkot Bandung ingin membangun budaya kerja baru yang kolaboratif dan berintegritas. ASN bukan hanya bekerja menjalankan tugas administratif, tetapi benar-benar memahami perannya sebagai pelayan publik,” ujar Farhan dalam kegiatan retreat Pemkot Bandung di Pusdikter TNI AD, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (4/11/2025).

Dalam kegiatan yang dilaporkan oleh Diskominfo Kota Bandung melalui Portal Jabar, Farhan menekankan tiga fokus utama yang menjadi landasan perubahan birokrasi:

1. Mindset Melayani, menempatkan empati dan tanggung jawab sebagai dasar pelayanan publik.

2. Kepemimpinan Adaptif, agar camat dan lurah mampu menghadapi tantangan digitalisasi dan memimpin perubahan di wilayahnya.

3. Sistem Kerja Berbasis Hasil, mendorong setiap program memiliki dampak nyata bagi masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.

Menurut Farhan, transformasi birokrasi bukan hanya soal regulasi atau teknologi, tetapi juga perubahan cara berpikir dan cara bekerja.

“Pelayanan publik ke depan harus cepat, transparan, dan berorientasi pada solusi. Warga datang, dilayani, dan pulang dengan kepuasan,” tegasnya.

Ia juga mengajak aparatur di kecamatan dan kelurahan untuk berinovasi, mulai dari digitalisasi layanan, antrean daring, hingga komunikasi publik yang lebih humanis.

“Ruang pelayanan publik harus menjadi etalase birokrasi modern tempat masyarakat benar-benar merasakan perubahan,” tambahnya.

Melalui semangat kolaborasi dan kepemimpinan adaptif ini, Farhan optimistis reformasi birokrasi di Kota Bandung akan melahirkan pemerintahan yang semakin responsif dan berorientasi pada kebutuhan warga. (Syahra)**

Foto: Diskominfo Kota Bandung