BANDUNG INSPIRA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Barat secara resmi meluncurkan 200 unit Mobil Siaga dan Ambulans dalam program Gerak Tanggap Darurat (GTD). Kegiatan ini berlangsung meriah di halaman Gedung Sate Bandung, Minggu (18/5/2025), sebagai simbol nyata kehadiran PKB di tengah kebutuhan rakyat yang paling mendesak.

Ketua Umum DPP PKB, Gus Muhaimin, secara resmi melaunching program ini secara virtual dari Luar Negeri. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa GTD adalah refleksi dari politik yang berpihak, bukan yang sekadar menjanjikan.

“PKB tidak hadir hanya saat pemilu, tapi saat rakyat benar-benar membutuhkan. GTD adalah gerakan moral dan tanggung jawab sosial kita bersama,” tegas Gus Muhaimin.

Acara ini juga dihadiri langsung oleh jajaran elit DPP PKB, antara lain Hanif Dhakiri (Wakil Ketua Umum DPP PKB), Jazilul Fawaid (Wakil Ketua Umum DPP PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal (Wakil Ketua Umum DPP PKB), ⁠Rusdi Kirana (Wakil Ketua Umum DPP PKB) beserta para Wakil Ketua Harian dan pengurus inti DPP PKB lainnya.

Turut hadir anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan kepala daerah dari PKB, serta lebih dari 600 relawan medis yang tergabung dalam jaringan Gerak Tanggap Darurat.

Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, menjelaskan bahwa GTD telah dibangun sejak 2019 oleh kader-kader PKB yang aktif dalam bidang sosial, kesehatan, dan kebencanaan. Sejak awal, GTD telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung terlibat dalam evakuasi korban banjir dan kebakaran menyediakan ambulans gratis tanpa syarat serta ⁠Menjangkau warga miskin, lansia, dan difabel.

Peluncuran 200 mobil hari ini merupakan ekspansi besar yang menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi pertama dengan armada kemanusiaan partai terbesar di Indonesia. Dengan rincian anggaran Rp91 miliar untuk rakyat antara lain Rp50 miliar untuk pengadaan 200 unit mobil serta Rp41 miliar untuk operasional dan BBM selama 5 tahun (Rp3,4 juta/bulan/mobil x 200 mobil x 60 bulan).

Layanan GTD sendiri meliputi ambulans dan mobil pendampingan pasien 24 jam, evakuasi bencana, kebakaran, dan kecelakaan, layanan untuk lansia, difabel, dan warga tidak mampu, respons cepat untuk krisis sosial dan kesehatan serta enguatan jaringan relawan kesehatan di seluruh desa/kelurahan. (Bambang)**