BANDUNG INSPIRA- Beredarnya video siswi SMA menjalani tes kehamilan di sekolah baru-baru ini menghebohkan warganet, dalam video itu terlihat banyaknya siswi berseragam putih abu dan didampingi oleh guru sedang mengantri tes urine menggunakan test pack. Berdasarkan video tersebut terlihat lokasi kejadian berada di SMA Sulthan Baruna Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur.
Kebijakan ini mendapatkan berbagai tanggapan dari banyak pihak. Sejumlah orang tua siswa menyatakan keprihatinan mereka mengenai pelaksanaan tes kehamilan tersebut dan meminta agar pihak sekolah dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Kepala SMA Sulthan Baruna, Sarman membenarkan bahwa sekolah tersebut mengadakan tes urine,namunnarasi yang disampaikan di video tidak sepenuhnya benar.
“Narasi tes kehamilan terlalu vulgar sehingga terkesan di sekolah kami ada siswi yang hamil sehingga dilakukan tes. Padahal, yang sebenarnya dilakukan adalah tes urine sebagai langkah pencegahan,” jelas Sarman dikutip dari Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (22/1/2025).
Program tersebut sudah berjalan dari 2 tahun terakhir, dan dilaksanakan setahun 2x untuk seluruh siswi, namun program ini dilatar belakangi oleh kasus kehamilan seorang siswi tiga tahun yang lalu. Dari kejadian tersebut pihak sekolah mulai mencari solusi hingga mufakat keputusan tes urin ini.
Program tes kehamilan SMA ini juga mendapatkan tanggapan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Jawa Barat, Nonong Winarwi yang telah mengirimkan surat kepada kepala sekolah untuk diminta keterangan.
“Sudah kami panggil (kepala sekolah). Kami undanglah untuk mendengarkan langsung penjelasan terkait kegiatan tersebut,” ujarnya yang dikutip dari Kompas.com di Pendopo Bupati Cianjur, Kamis (23/1/2025) petang.
Menurut Nonong, pihak sekolah tidak dilarang untuk menerapkan kebijakan atau program tertentu selama program tersebut bertujuan untuk mendukung pembangunan karakter siswa.
“Setiap sekolah memiliki kebijakan internal masing-masing, dengan cara, strategi, dan metode yang berbeda, sesuai dengan karakter lingkungan dan warga sekolah,” katanya. Namun, Nonong menekankan kebijakan apa pun harus dilaksanakan secara baik, selektif, dan tidak melanggar hak privasi siswa.
Oleh karena itu, setiap program sekolah harus dilaksanakan secara mendidik, tidak melukai perasaan siswa, dan berdasarkan kesepakatan bersama antara warga sekolah, termasuk orang tua siswa.
“Program ini mungkin memiliki tujuan yang baik. Namun, menjadi tidak baik dan sangat disayangkan jika kegiatan yang seharusnya bersifat privasi justru diunggah ke media sosial,” pungkasnya.
Nonong juga menegaskan bahwa hasil dari tes tersebut hanya boleh digunakan untuk kepentingan internal sekolah dan tidak untuk konsumsi publik, termasuk dalam proses pelaksanaannya.(Salsa Solihatunnisa)**
