BANDUNG, INSPIRA – Kontestasi Pilpres 2024 diwarnai berbagai dugaan pelanggaran netralitas ASN. Terbaru, akun X Kementerian Pertahanan (Kemhan) diduga berpihak ke salah satu calon karena postingannya dilengkapi tagar #PrabowoGibran2024.
Sebelumnya, beredar tangkapan layar akun media sosial Kemhan mengunggah postingan berisi gambar mess dan rumah prajurit TNI AU di Lanud Raden Sadjad Natuna, Kepulauan Riau. Namun, unggahan tersebut kini telah dihapus.
Menanggapi persoalan tersebut, Capres nomor urut 01, Anies Baswedan menilai pelanggaran netralitas seharusnya diberikan sanksi. Jika tidak, artinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan diperbolehkan.
“Kalau melanggar, kasih sanksi. kalau tidak dikasih sanksi artinya apa? boleh. Kita tunggu kena sanksi nggak, umumkan sanksinya tunjukkan kepada rakyat bahwa ada netralitas,” ujar Anies usai kampanye akbar di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Senin (22/1/2024).
Selain dugaan pelanggaran netralitas akun Kemhan, Anies juga menyoroti dukungan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran. Terlebih, selama ini Presiden Joko Widodo menekankan ASN untuk netral.
“Kalau memang harus netral dan ada yang tidak netral, ya dikasih sanksi, rakyatnya menunggu. Kita beritahu nih, itu verboden. Tidak boleh masuk kalau ada tanda verboden. Terus kalau ada yang masuk diapain? dikasih sanksi, sanksinya apa? tilang,” tegas Anies.
“Kalau tidak diberi sanksi artinya apa? boleh, habis itu kacau jalannya. Kenapa kacau? semua orang melanggar verboden dan begitu ada satu pelanggaran dibiarkan, maka pelanggaran lain akan menyusul lebih banyak,” imbuhnya.
Senada, Ketua TKD Amin Jabar, Haru Suandharu mengimbau semua pihak untuk menjalankan pesta demokrasi secara jujur dan adil. Termasuk menjaga netralitas, baik itu ASN, aparat penegak hukum, hingga penyelenggara pemilu.
Di Jawa Barat sendiri, kata Haru, terjadi sejumlah dugaan pelanggaran netralitas. Seperti dilakukan Satpol PP Kabupaten Garut, ASN di Kota Bekasi, hingga yang terbaru kampanye melibatkan aparat desa di Kabupaten Tasikmalaya.
“Jadi harus netral semuanya supaya demokrasi di Indonesia berkualitas dan kita punya pemimpin yang terbaik untuk membawa Indonesia ke arah kemajuan,” ucap Haru Suandharu. *(e.nirmayadi)
