BANDUNG, INSPIRA – Isu toleransi antar umat beragama masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah, termasuk Provinsi Jawa Barat untuk dibenahi, terutama dalam penetapan tolok ukurnya.

Menyikapi hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jabar berupaya merumuskan variabel, sesuai karakteristik masyarakat melalui kegiatan Penyusunan Model Toleransi Umat Beragama di Provinsi Jawa Barat (Metadata Indikator Toleransi Umat Beragama). Sehingga diharapkan, model ini dapat menjadi alat ukur dalam menyusun indeks toleransi umat beragama di Jawa Barat.

Sekretaris Bakesbangpol Jawa Barat Sapta Julianto Dasuki mengungkapkan, kajian ini dapat menjadikan perhitungan dalam penetapan indeks lebih akurat, sesuai situasi dan kondisi wilayah terkini.

“Kami mengapresiasi inisiatif tersebut. Ini kaitan sekali apa yg kami kerjakan mengenai indeks toleransi sehingga kita punya datanya. Ini sebagai sumbangsih buat kami untuk mengukur toleransi itu dari sudut mana saja dihitungnya,” ujarnya usai launching Model Pembangunan Toleransi Jawa Barat di Kota Bandung, Senin 30 Oktober 2023.

Melalui model ini, nantinya akan ada tolok ukur yang jelas dalam menentukan, apakah suatu daerah telah masuk dalam konteks toleran atau tidak.

“Kami sudah punya ukuran jelas. Jika misal Jawa Barat dinilai intoleran kita siap memperbaiki, aspeknya apa aja. Mana yang harus di-push, kurang apa saja. Kita perlu kalau kurang kurangnya itu apa. Supaya tak kurang lagi,” ucapnya.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Jabar Ruliadi menambahkan, melalui uji instrumen yang dilakukan di tiga kota/kabupaten, mewakili urban, sub-urban dan urban yakni Kota Bandung, Kota Depok dan Kabupaten Tasikmalaya, didapati ada tiga variabel yaitu diskriminasi, tanpa kekerasan serta inklusivitas.

Dari tiga variabel ini, menghasilkan sejumlah indikator. Variabel diskriminasi menghasilkan indikator moderasi beragama, indikator keadilan beragama dan keyakinan serta indikator relasi agama dan negara. Sedangkan variabel tanpa kekerasan menghasilkan dua indikator yaitu, indikator kebebasan beragama dan keyakinan tanpa kekerasan fisik serta indikator kebebasan beragama dan keyakinan tanpa kekerasan nonfisik. Sementara variabel inklusivitas menelurkan dua indikator seperti indikator kebebasan memilih dan dipimpin oleh orang yang berbeda agama serta indikator praktik keagamaan.

“Tiga variabel dan tujuh indikator tersebut dapat digunakan sebagau alat ukur toleransi umat beragama di Jawa Barat,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, metode ini diharapkan dapat menjadi acuan regulasi Pemprov Jabar dalam menakar indeks toleransi di daerah, dimana tentunya dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan toleransi yang baik antar umat beragama.

“Mudah-mudahan ini bisa jadi regulasi yang dibangun Pemprov Jabar, karena regulasi pemerintah menjadi unsur yang dinilai bagaimana keberpihakan aturan itu dalam menciptakan toleransi. Maka, dibuat keputusan gubernur supaya bisa menjadi rujukan kota/kabupaten,” harapnya.

Tidak hanya itu, dia pun mendorong model ini juga dapat direkomendasikan Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi metode penentuan indeks toleransi antar umat beragama secara nasional.