BANDUNG INSPIRA – Wali Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan sistem angkutan umum di wilayah Bandung Raya melalui program Bus Rapid Transit atau BRT.
Program ini masuk dalam daftar program strategis nasional dan prioritas pemerintah.
“Ini kan bagian dari upaya kita melakukan terobosan agar sistem angkutan umum di Bandung Raya terintegrasi. Maka masuk ke dalam program strategis nasional dan prioritas,” ujar Wali Kota saat ditemui usai acara ground breaking mastrans di terminal leuwipanjang, Bandung, Rabu (22/07/2026).
Dengan status tersebut, pengerjaan BRT akan dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten di Bandung Raya, termasuk Kabupaten Sumedang.
Wali Kota menyebut, dalam 2 tahun ke depan akan ada banyak penyesuaian besar di sepanjang jalur BRT.
Salah satunya adalah penataan kawasan. Sepanjang jalur BRT tidak akan ada PKL maupun parkir di badan jalan. Semuanya akan dipindahkan ke gedung parkir.
“Insyaallah ini akan memberi peluang kepada masuknya investor-investor baru, khususnya untuk pembangunan gedung parkir di sepanjang jalur BRT. Itu diundang banyak orang untuk berminat membangun gedung parkir,” jelasnya.
Terkait subsidi Public Service Obligation atau PSO, Wali Kota menyebut Kota Bandung sudah siap sejak program ini dicanangkan 2024.
“Kalau PSO itu sudah jadi komitmen dari awal. Di tahun pertama 36 persen, di tahun kedua 42 persen,” katanya.
Porsi anggaran terbesar memang ditanggung Kota Bandung karena pemanfaatan terbesar ada di wilayah kota.
“Menurut saya sih fair ya, karena memang pemanfaatan terbesarnya Kota Bandung. Fair lah,” ujarnya.
Target beroperasi penuh BRT rencana berjalan tahun 2027 mendatang. Untuk tarif pihaknya memperjuangkan agar BRT Bandung Raya bisa dipatok Rp7.000.
“Itu belum tahu, saya lagi berjuang supaya tarifnya Rp7.000 saja. Karena kalau angkutan kota (angkot) Bandung sekarang sudah Rp10.000,” tandasnya.(Bambang/Berita Inspira)**
