BANDUNG BARAT INSPIRA – Spanduk bertuliskan penolakan Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari Kementerian dalam negeri (Kemendagri) bertebaran di beberapa titik wilayah KBB.
Diduga spanduk ini bertujuan menjegal ditunjukknya Pj Bupati pada masa transisi tahun politik dari pejabat Kemendagri dan memilih tiga nama usulan DPRD KBB dan Gubernur Jawa Barat.
Atas maraknya spanduk itu, Direktur Eksekutif Sundanesia Digdaya Institute (SDI), Moch Galuh Fauzi menilai, hal ini patut diduga adanya upaya politik dari mereka yang memiliki kepentingan tersendiri mendukung kandidat lokal dibanding kepentingan bersama membuat sehat pengelolaan anggaran di KBB.
Spanduk penolakan mengatasnamakan warga Bandung Barat dilakukan oleh segelintir orang yang menjadi suksesor para kandidat dari nama yang diusulkan DPRD dan Provinsi Jawa Barat.
“Menurut saya langkah politik pemasangan spanduk penolakan Pj dari Kemendagri kurang tepat, hal ini malah menegaskan bahwa para kandidat diusung DPRD dan Pemprov Jabar memiliki libido tinggi berkuasa,”katanya, Senin (28/8/2023).
Galuh memaparkan, sesuai dengan Permendagri nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota, ada ranah usulan dari DPRD, Provinsi Jawa Barat sebagai kepanjangan Pemerintah Pusat dan tiga nama dari Kemendagri.
Namun demikian tidak mengikat bahwa mereka yang menjabat Pj Bupati Kabupaten Bandung Barat harus dari 3 nama usulan dari legislatif maupun eksekutif tersebut.
“Dalam proses penentuan Pj Bupati tentu saja Kemendagri memiliki tahapan tersendiri, melibatkan Sekretariat Negara, Kemenpan RB, BKN dan bahkan BIN. Artinya apa!? Bahwa orang yang diputuskan nanti ini sesuai kebutuhan dan stabilitas di KBB pada masa transisi, matang dan terukur,”terangnya, Selasa (29/8/2023).
Galuh berpandangan, persoalan pemerintah yang kini mendera KBB adalah pengelolaan anggaran yang tidak sehat sehingga muncul defisit. Selain itu, pada tahun politik stabilitas keamanan menjadi prioritas berbagai stakeholder.
“Kemendagri akan memilih dan memilah dengan pertimbangan kebutuhan daerah tersebut, di KBB ini kan tata kelola anggaran dan masuk tahun politik. Eskalasi stabilitas keamanan juga menjadi pertimbangan Kemendagri makanya melibatkan BIN hingga pada akhirnya terpilih Bupati dan Wakil Bupati Definitif,”katanya.
Atas dasar itu, Sundanesia Digdaya Institute (SDI) berpandangan, siapapun kelak Pj Bupati KBB yang ditugaskan di KBB adalah sosok yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tata kelola anggaran.
“Persoalan nama calon Pj dari eksekutif maupun legislatif yang kemudian tidak di muncul itu bukan pelanggaran, hal wajar dan tidak perlu khawatir karena ada tahap evaluasi per tiga bulan atau juga pemberhentian jika diperlukan,”terangnya.
