BANDUNG INSPIRA – Belakangan ini Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) baru saja menemukan sesuatu yang janggal pada proses penyaluran Bantuan Sosial yang disalurkan kepada orang yang tidak tepat. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang menyatakan bahwa Negara rugi hingga Rp523 Miliar setiap bulannya.

Fakta tersebut dinyatakan secara tertulis oleh Pahala Nainggolan selaku Koordinator Stranas PK.

Akibat adanya kasus ini, Stranas PK mengundang beberapa kementrian yang bersangkutan untuk melakukan koordinasi data penyaluran Bansos dan pencegahan kejadian serupa pada 5 September 2023

Koordinasi ini dihadiri oleh Menteri Sosial  Tri Rismaharini, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi, Direktur Perencanaan Strategis & TI, Pramudya Iriawan Buntor, hingga Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo R. Muzhar.

Pahala mengungkapkan bahwa ada 493 Ribu penerima bansos dengan penghasilan yang cukup atau biasa kita sebut di atas Upah Minimum Provinsi (UMP).

Dari 493 Ribu tersebut ternyata 23,8 Ribu-nya adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah pasti memiliki pendapatan dan tunjangan yang tebilang cukup.

Estimasi uang negara yang telah digunakan oleh ASN adalah Rp140 milliar per bulannya dan terjadi di seluruh Provinsi Indonesia.

Hal ini diduga disebabkan oleh adanya silang antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Pahala menegaskan bahwa ASN sudah mendapatkan tunjangan BPJS dan kini terjadinya duplikasi data DTKS ke PBI.

“ASN itu kan sudah dibayarin BPJS Kesehatannya, sekarang dibayarin lagi dari DTKS ke PBI, kira-kira begitu. Jadi duplikasi itu tentunya tidak tepat,” kata Direktur Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam rapat koordinasi.

Menurut data, dari seluruh Indonesia terdapat 3 provinsi dengan jumlah bansos salah sasaran tertinggi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Ashabul Kahfi selaku Ketua Komisi VIII DPR mengungkapkan turut prihatin dan berharap siapa saja yang menyalahgunakan Bansos agar ditindaklanjuti untuk memberikan efek jera dan mengembalikkan kepercayaan publik.

Lalu Apa yang Menjadi Penyebab Bansos Salah Sasaran?

Ashabul Kahfi selaku Ketua Komisi VIII DPR turut prihatin denga napa yang terjadi. Menurutnya penyebab dari bansos salah sasaran ini karena terdapat kegagalan dalam system distribusi.

Tri Rismaharini atau yang biasa dikenal Ibu Risma selaku Menteri Sosial mengungkapkan bahwa Bansos salah sasaran juga diakibatkan tidak adanya sertifikat ISO yang terkait dengan system manajemen keamanan data Kementrian Sosial.

Selain itu, verifikasi data dapat dilakukan oleh masing-masing penerima manfaat sesuai dengan NIK dan nomor KK bahkan nomor kepegawaian di BPJS untuk memastikan kualitas calon penerima manfaat dengan tepat.

Bagaimana Respon DPR?

Ashabul Kahfi berharap siapa saja yang menyalahgunakan Bansos agar ditindaklanjuti untuk memberikan efek jera dan mengembalikkan kepercayaan publik.

“Bagi mereka yang terbukti menyalahgunakan Bansos, Tindakan hukun harus segera diambil untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kepercayaan masyarakat” pungkasnya, (alya)**