BANDUNG,INSPIRA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas langkah cepat dan konkret dalam merealisasikan program pembangunan perumahan rakyat.

Dalam kunjungannya ke Bandung, Maruarar menyebut Jawa Barat sebagai provinsi pertama yang langsung menindaklanjuti kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk pembangunan 23.000 rumah subsidi.

“Terima kasih, Pak Gubernur Jabar bekerja dengan sangat cepat. Ini gubernur pertama yang langsung bikin MoU 23.000 rumah. Ini bentuk nyata gotong royong yang luar biasa,” kata Maruarar Sirait di Gedung Pakuan, Rabu (4/6/2025).

Selain pemerintah daerah, gotong royong juga datang dari berbagai pihak, termasuk para guru madrasah dan pengusaha lokal yang turut menyumbang dalam bentuk fasilitas umrah serta skema cicilan. Maruarar juga menyoroti kontribusi organisasi sosial seperti Yayasan Buddha Tzu Chi yang merenovasi 500 rumah di kawasan Jamika.

Maruarar juga menyoroti potensi ekonomi dari program perumahan. Dari target 350.000 rumah subsidi secara nasional, sekitar 100.000 hingga 150.000 di antaranya diproyeksikan berada di Jawa Barat.

“Satu rumah bisa menyerap lima tenaga kerja, artinya 500 ribu lapangan kerja tercipta. Belum termasuk sektor pendukung seperti bahan bangunan, warung makan, hingga logistik,” ucapnya.

Selain itu, terkait pengurangan ukuran rumah subsidi, Maruarar mengatakan pemerintah akan mengkaji ulang standar yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan masukan masyarakat dan prinsip hunian yang sehat.

“Kalau tanah mahal di kota, bisa kita desain lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas. Kami terbuka terhadap kritik dan saran,” ujarnya.

Maruarar juga menekankan pentingnya reformasi regulasi demi kepentingan rakyat.

“Selama itu untuk rakyat, jangan ragu ubah aturan. BPHTB dulu bayar, sekarang bisa gratis. PPN, PBG, bahkan Giro Wajib Minimum dari BI sudah diturunkan dari 5% jadi 4%,” pungkasnya.

Menteri Maruarar menutup pernyataannya dengan komitmen perubahan kebijakan akan terus didorong untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat, dengan tata kelola dan dokumentasi yang tetap akuntabel dan profesional.
(Bambang)**