BANDUNG, INSPIRA – Buntut dari banyaknya permasalahan terkait tata Kota Bandung, sejumlah kalangan bermunculan untuk mengkritisi pola tata ruang yang terjadi.
Sekjen Aktivis Anak Bangsa, Dena Hadiyat menuturkan, pihaknya telah lama menelaah prihal buruknya tata ruang di Kota Bandung.
“Setelah kita investigasi lapangan, terindikasi adanya dugaan kolusi korupsi dan nepotisme antara perusahaan-perusahaan di Kota Bandung dengan Pemerintah. Seharusnya apabila pengawasan lebih efektif maka kas pendapatan daerah akan meningkat, maka Kota Bandung akan lebih baik,” kata Dena.
Dikatakan Dena, banyak proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh Dinas-dinas Pemerintahan yang gagal total.
“Contohnya yg terbaru yaitu kolam retensi di Margahayu, difungsikan untuk menanggulangi banjir namun realisasinya masih tetap banjir, ini justru mengakibatkan kerugian anggaran negara dan masyarakat yang rugi,” tegasnya.
Selain itu, menurut Dena di kota Bandung sudah terlalu banyak toko modern yang tidak dilengkapi dengan izin.
“Kebanyakan toko modern juga tidak mempunyai izin-izinnya seperti pbg slf dan lain-lain. Ini berdampak pada kerugian pendapatan pajak dan kerugian ekonomi bagi masyarakat disekitarnya juga khususnya bagi masyarakat yang memiliki warung tradisional,” ujarnya.
Sementara itu, aktivis sekaligus pemerhati lingkungan, Agus Satria yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah zonasi, fungsi lahan, dan penggunaan lahan, yang harus selaras dengan rencana tata ruang kota atau daerah setempat.
“Penegakan administratif dalam konteks ini mengacu pada proses pemeriksaan izin pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Apakah mereka telah berhasil mendapatkan izin pembangunan yang sesuai dengan peraturan tata ruang dan undang-undang yang relevan?” kata Agus.
Senada dengan hal tersebut, Praktisi lingkungan sekaligus tokoh budaya, Dadang Hermawan, turut menyoroti buruknya sistem tata ruang yang terjadi di Kota Bandung.
“Ini semakin parah. Bayangkan saja banjir gampang terjadi, ruang terbuka hijau makin berkurang belum lagi kemacetan tentu Pemerintah salah langkah dalam menentukan dan mengambil keputusan dalam penataan ruang Kota Bandung,” kata dia. *(roska)
