BANDUNG BARAT, INSPIRA – Badan Pengurus Cabang (BCP) Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mencurahkan keluhan kepada Penjabat Bupati Bandung Barat Arsan Latif soal kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) yang kerap menjadikan pengusaha wisata bagai sapi perah.
Keresahan itu diungkap lantaran kerap kali pelaku wisata diminta bantuan untuk kegiatan dinas, sementara saat ekosistem wisata terpuruk perhatian dan dukungan pemerintah daerah untuk pelaku wisata tidak ada sama sekali.
Ketua BCP PHRI KBB, Eko Suprianto mengatakan, pihaknya menerima banyak laporan dari pengusaha wisata yang resah kerap kali peran pemerintah daerah pada mereka sangat tidak berimbang.
“Ada anggapan kami ini hanya dijadikan objek oleh pemerintah, kami sering diajak diminta dukungan, diminta biaya untuk kegiatan pemerintah. Tapi dukungan tidak ada saat terpuruk,”ungkap Eko usai acara pengukuhan pengurus BCP PHRI KBB di Grafika Cikole, Lembang, KBB, Rabu (18/10/2023).
Eko memaparkan, saat wisata terpuruk akibat pandemi Covid-19 lalu tidak ada upaya pemerintah daerah untuk membuat program yang berpihak pada pelaku wisata. Setelah selesai Covid-19, peran pemerintah daerah dalam membangkitkan pariwisata seperti promosi juga tidak ada.
“Waktu Covid-19 kita kan terpuruk, kita fight sendiri tidak ada bantuan atau intervensi pemerintah daerah. Begitu juga saat kita coba bangkit, tidak ada promosi menguntungkan kami,”cetus dia.
Eko berharap besar pada Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif untuk membenahi dan memperbaiki kinerja Disparbud KBB, PHRI terbuka untuk berkolaborasi membangun sektor pariwisata di KBB.
“Tadi kita sampaikan kepada pak Bupati, dan kami meyakini pak Arsan Latif memahami betul keluhan pengusaha wisata ini,”katanya.
Ditempat sama, Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif mengatakan, kedepan dia akan meningkatkan sinergitas agar kesan buruk pemerintah dengan pengusaha wisata lebih baik.
Kemudahan dalam pelayanan bagi pelaku wisata dan gencarnya promosi wisata akan menjadi program prioritas selama dirinya menjabat.
“Pemerintah Daerah dan PHRI ini mitra saling menguntungkan, untuk itu kedepan saya akan pasang badan agar kesan dijadikan obyek dan lain sebagainya ini tidak ada lagi,”tandasnya. *(trijunari)
