“Kewenangan ada di pemerintah pusat, kita hanya menyerahkan data untuk DTKS atau masyarakat menengah kebawah karena sekarang siaran TV digital itu sudah bukan kemewahan, tapi kebutuhan,” jelas Kang Emil.

Untuk mempercepat proses migrasi TV digital di Jabar, pihaknya akan membantu pemerintah pusat melalui instrumen legal formal yang dimiliki.

“Kami berinisiatif menunjang dari kewajiban pemerintah pusat melalui instrumen-instrumen legal formal dari daerah, sehingga prosesnya tidak terlalu lama,” ungkapnya.

Untuk proses migrasi itu, Kang Emil pun berharap kepada pemerintah pusat agar menyediakan sinyal digital di beberapa wilayah Jabar yang saat ini masih blank spot. Provinsi Jabar siap berkolaborasi dengan Kemenkominfo dan TVRI selaku institusi yang diwajibkan oleh undang-undang menyukseskan migrasi digital.

“Mudah-mudahan hijrah digital berjalan lancar sampai akhir tahun, dan kami meyakini Jabar bisa jadi percontohan,” ujarnya. (MSN)