JAKARTA INSPIRA,- Gerakan Mahasiswa  dan Pemuda Indonesia  (GMPI)  mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Isinya soal kasus mafia tanah Cakung yang dinilai penuh dugaan rekayasa.

Surat tersebut dikirim kepada Presiden lantaran adanya masyarakat yang menjadi korban mafia tanah yang terdzolimi.

Ketua GMPI, Rahmat mengatakan, dalam kasus mafia tanah tersebut diduga penuh dengan intervensi seorang menteri ATR/BPN.

“Kami melihat adanya intervensi dari Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil kepada MA untuk membela pengusaha yang merebut tanah Abdul Halim yang ada di Cakung,” kata Rahmat dalam keterangannya, Kamis (21/4/2022).

Rahmat menuturkan, surat yang didapatkannya itu beredar di media sosial yang di unggah oleh penggiat sosial Rudi Valinka pada akunnya @kurawa dan penuturan dari korban mafia tanah Abdul Halim.

Dalam isi surat itu juga ada poin yang menyebut bahwa BPN akan tetap melakukan pencatatan dalam buku tanah.

Padahal, kata Rahmat, selama dalam persidangan tidak boleh ada yang melakukan hal-hal diluar dari arahan majelis hakim sebelum adanya putusan tetap seperti Pasal 126 PMNA/BPN No.3/1997.

“Surat yang ditujukan ke ketua MA itu kami ketahui dari media massa dan media sosial yang ramai di twitter diunggah oleh akun @kurawa dan akun @XIXdgmbkXIX,” jelasnya

“Ini membuktikan Sofyan Djalil telah melawan perintah dari lembaga hukum. Presiden saja bisa patuh jika ada putusan dari lembaga hukum, masa seorang menteri bisa melakukan hal diluar tupoksinya. Jadi seperti Menteri rasa Presiden Sofyan Djalil ini,” lanjutnya.

Sementara itu, menurutnya surat yang dikirim kepada Presiden telah diproses oleh Deputi Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dengan nomor register 222H-1Y6PM3.

“Surat kami yang ke Presiden sudah diterima dan ditindaklanjuti. Kami juga berharap nanti surat yang kami kirimkan ke MA, Mensesneg, Kapolri, Pengadilan, Menkopolhukam, dan Menkumhan juga dapat menindaklanjuti informasi  yang kami berikan,” harapnya.

Selain itu, Rahmat memaparkan, Sofyan Djalil juga dinilai memutarbalikkan fakta yang ada dan membuat opini membuat korban mafia tanah menjadi pelaku mafia tanah.

“Terlihat seorang menteri sangat pro kepada pengusaha  dari pada masyarakat yang hak-haknya dirampas oleh mafia tanah. Ini kan sangat jauh dari apa yang diminta oleh Presiden Jokowi untuk melakukan Reformasi Agraria dan berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Gerakan Nasional (Gernas) 98 dan Relawan Jokowi Anton Situmorang telah mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil untuk mundur lantaran gagal memberantas mafia tanah.

“Sofian Djalil sudah pernah mengakui diinternalnya ada mafia tanah. Dia harus mundur, karena dia tidak mampu memberantas mafia tanah,” kata Ketua Gerakan Nasional (Gernas) 98 dan Relawan Jokowi, Anton Aritonang.

Anton menambahkan, jika tidak mau mundur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengganti menterinya tersebut.

Dugaan Terima Suap