BANDUNG INSPIRA – Di tengah implementasi kebijakan program wajib militer bagi siswa bermasalah, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menegaskan komitmennya untuk membentuk karakter generasi muda lewat jalur pendidikan. Melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa (06/05/2025), ia resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya.

Surat edaran ini ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Dalam kebijakan tersebut, Dedi menekankan penguatan karakter peserta didik sejak usia dini melalui pendidikan yang adaptif, disiplin, dan berwawasan masa depan.

Berikut beberapa poin penting yang ditegaskan dalam surat edaran tersebut.

1. Peningkatan fasilitas pendidikan, termasuk ketersediaan toilet dan ruang kelas baru demi kenyamanan belajar.
2. Peningkatan kualitas guru agar lebih adaptif dan responsif terhadap pertumbuhan anak.
3. Larangan kegiatan piknik dan study tour yang membebani orang tua. Kegiatan tersebut akan diganti dengan kegiatan berbasis inovasi seperti pengelolaan sampah, pertanian organik, dan kewirausahaan.
4. Larangan kegiatan wisuda dan perpisahan di semua jenjang pendidikan karena dinilai hanya bersifat seremonial dan membebani orang tua.
5. Anjuran membawa bekal sendiri sebagai bagian dari program Makan Bergizi (MBG) serta upaya menumbuhkan budaya hemat dan sehat.
6. Imbauan bagi siswa yang belum memiliki SIM untuk menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki.
7. Penguatan karakter kebangsaan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Paskibra, dan Palang Merah Remaja.
8. Pendekatan khusus bagi siswa dengan perilaku adiktif atau gangguan perilaku tertentu, dengan kolaborasi lintas instansi termasuk TNI-Polri.
9. Penguatan moral dan spiritualitas sesuai dengan keyakinan masing-masing peserta didik.

Dalam edaran tersebut, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa tiga surat edaran sebelumnya yang mengatur soal study tour, outing class, wisuda dan pendidikan karakter resmi dicabut dan tidak berlaku lagi. Begitu pula dengan Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/KESRA tanggal 2 Mei 2025 lalu.

Langkah ini menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terus membenahi pendidikan dari hulu ke hilir, dengan harapan lahirnya generasi yang Cageur, Bageur, Bener, Pinter, tur Singer. (Deyvanes Nuruwe)**