BANDUNG INSPIRA – Jumlah anak putus sekolah di Kota Bandung terkoreksi tajam setelah Dinas Pendidikan melakukan verifikasi lapangan. Dari 22.000 anak yang tercatat di Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), kini menyusut menjadi sekitar 7.800 anak.

Kepala Disdik Kota Bandung Asep Saeful Gufron mengatakan, penurunan drastis itu terjadi setelah pihaknya mengecek ulang data dengan metode _by name by address_. Banyak data ternyata tidak sesuai kondisi riil.

“Data Pusdatin itu ada 22.000, sekarang jadi 11.000. Dari 11.000 kemarin itu, kita cek lagi datanya ada sekitar 1.600 di luar warga Kota Bandung yang masuk di data itu,” kata Asep, Senin (27/4/2026).

Asep menjelaskan, proses verifikasi di 30 kecamatan belum selesai sehingga margin kesalahan masih tinggi. Tim masih mengeluarkan nama-nama yang tidak masuk kategori usia sekolah.

“Margin errornya masih tinggi. Kita sekarang lagi melakukan verifikasi ulang melalui kewilayahan by name by address,” ucapnya.

Dari penelusuran awal, Disdik menemukan banyak data janggal. Ada penduduk usia di atas 40 tahun yang ikut tercatat sebagai anak putus sekolah. Karena itu, data dikompres ulang agar hanya mencakup usia produktif pendidikan 7–18 tahun.

“Jadi kita kompres terus datanya. Untuk usia produktif 7 sampai 18 tahun itu berapa persen, karena ada juga yang umur 40 masih masuk data,” ujar dia.

Setelah koordinasi lewat Surat Keputusan Bersama (SKB), Disdik juga menemukan ribuan data berasal dari luar Kota Bandung. Ada yang berdomisili di Cimahi hingga Kabupaten Garut.

“Nah setelah 11.000 itu kita kumpulkan, ternyata banyak juga yang bukan warga Kota Bandung. Ada yang dari Cimahi, Kabupaten Garut banyak di luar Kota Bandung,” jelasnya.

Hasil sementara menunjukkan sekitar 1.600 data bukan warga Kota Bandung. Setelah dikurangi, angka anak putus sekolah saat ini di kisaran 7.800. Namun angka itu belum final karena pendataan masih berjalan.

“Sekarang sekitar 7.800, tapi itu juga belum final. Kita masih terus verifikasi karena belum semua kecamatan terdata,” ucapnya.

Jika sudah final, Disdik akan berkirim surat ke Pusdatin agar data nasional disesuaikan dengan kondisi lapangan. “Nanti kalau sudah fix, kita akan kirim surat ke Pusdatin supaya datanya disesuaikan dengan hasil pendataan ulang,” ujar dia.

Asep menegaskan, penyebab anak putus sekolah tak tunggal. Faktor ekonomi membuat orang tua memilih anaknya bekerja sebagai tukang parkir atau di pasar. Namun ada juga faktor sosial dan perilaku.

“Banyak faktor ekonomi, orang tua lebih memilih anaknya kerja seperti jadi tukang parkir atau di pasar. Tapi ada juga yang tidak mau sekolah karena kecanduan gadget,” ujar Asep.

Untuk menekan angka putus sekolah, Disdik menjalankan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C di tingkat kecamatan. Tutor disiapkan agar anak tetap bisa sekolah dan mendapat ijazah.

“Kita layani lewat pendidikan kesetaraan. Nanti di kecamatan masing-masing ada tutor. Minimal mereka tetap sekolah dan dapat ijazah,” jelasnya.

Pemkot Bandung juga menggandeng RT dan RW untuk mendata langsung kondisi anak di lingkungan masing-masing. Wali Kota hingga camat turun lewat program kewilayahan untuk meyakinkan orang tua agar anak kembali sekolah.

“Kita terus meyakinkan orang tua. Pak wali juga turun lewat program kewilayahan. Sekarang camat sudah kirim data ke kita,” ucapnya.

Bagi anak yang masih mungkin kembali ke sekolah formal, Disdik memfasilitasi masuk sekolah tanpa biaya. “Ada yang hampir putus sekolah, kita masukkan ke sekolah gratis. Itu program pemerintah kota,” tandas Asep.

Dengan verifikasi ketat dan intervensi langsung ke keluarga, Pemkot berharap data anak putus sekolah lebih akurat dan penanganannya lebih tepat sasaran.(Bambang)**

Foto:Bambang/Berita Inspira