BANDUNG INSPIRA – Diumumkan bahwa DKI Jakarta akan diganti namanya menjadi DKJ (Daerah Khusus Jakarta) setelah ibu kota dipindah tempatkan ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Hal tersebut merupakan hasil rapat Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin bersama Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Mereka juga membahas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta. Perubahan nama kota menjadi salah satu poin penting yang termasuk dalam undang-undang pengganti itu. Dari yang awalnya DKI menjadi DKJ.
Sri Mulyani menyatakan tentang pergantian nama itu di akun Instagram-nya pada Kamis 14 September 2023, dengan keterangan “Pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan UU IKN mengubah status Jakarta yang semula “Daerah Khusus Ibukota” diarahkan menjadi “Daerah Khusus Jakarta” (DKJ).”
Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) menjelaskan, dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 Ibu Kota Negara mengamanatkan perlunya mengganti UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dikatakan Sri Mulyani akan ada RUU DKJ yang mengusung konsep Daerah Khusus Jakarta menjadi kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia.
“Banyak aspek keuangan yang perlu diatur dalam RUU DKJ. Para menteri lainnya melaporkan penyusunan untuk mendapatkan arahan Presiden @jokowi dan Wapres @kyai_marufamin, ” ketik Sri Mulyani di unggahan instagramnya, Kamis (14/9/2023)
“Bapak-Ibu sekalian mengetahui bahwa Insya Allah 2024 nanti IKN akan berpindah ke Kalimantan. Tetapi sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa Jakarta tetap akan menjadi kota bisnis, kota ekonomi berskala global.” Kata Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Hayati.
Jakarta dijamin oleh pemerintah provinsi tetap menjadi kota bisnis walaupun ibu kota negara dialihkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2024. Hal itu karena sumbangan 16-17 persen dari Jakarta terhadap perekonomian nasional sehingga keseimbangan ekonominya akan sangat berpengaruh pada ekonomi Indonesia.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani meminta pelaku usaha, termasuk para pengusaha ritel untuk saling bekerja sama menjaga bisnisnya agar sektor tersebut bisa terus berkembang dan memperbaiki ekonomi Jakarta.
“Intinya segala upaya tentu kita lakukan agar pergerakan ekonomi Jakarta terus meningkat karena saya tahu persis kontribusi dari industri ritel ini terhadap lapangan pekerjaan dan lain-lain itu juga sangat-sangat tinggi sehingga itu perlu kita sama-sama support agar ini dapat berjalan dengan baik.” jelas Sri Mulyani.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sungkan duduk bersama untuk membahas masukan para pengusaha. Mereka siap membuka diri dan mendengarkan jika masukan yang perlu didukung.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengabarkan pembangunan gedung pemerintahan dan istana presiden di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) selesai sebelum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024.
Kemajuan pembangunan gedung-gedung pemerintahan dan istana presiden untuk batch satu telah mencapai 46 persen lebih pada 12 September 2023. Sama halnya dengan pembangunan gedung-gedung pemerintahan lain seperti empat gedung Kementerian Kordinator. Ditargetkan sudah selesai sebelum 17 Agustus 2024. (Kania)**
