BANDUNG, INSPIRA – Langkah besar menuju transparansi publik diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui surat edaran terbaru. Dalam sebuah unggahan di media sosial pribadinya pada Senin (5/1/2026), Dedi Mulyadi menyampaikan kebijakan penting yang ditujukan kepada seluruh jajaran pemerintahan di Jawa Barat, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa.

​Dedi Mulyadi mengawali pesannya dengan menyapa seluruh warga Jawa Barat dan mengumumkan bahwa pemerintah provinsi telah mengeluarkan surat edaran resmi. Instruksi ini ditujukan bagi para bupati, wali kota, camat, kepala desa, hingga lurah di seluruh wilayah Jawa Barat.

Adapun isi utama dari surat edaran tersebut adalah kewajiban bagi setiap tingkatan pemerintah untuk mengumumkan anggaran belanja mereka melalui jaringan media sosial seperti Youtube, Facebook, Instagram, serta perangkat media sosial lainnya agar diketahui publik secara terbuka.

Dalam unggahannya tersebut, Dedi menegaskan pentingnya pelaporan berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. “Dalam setiap bulan kita wajib untuk menyampaikan capaian kinerja pekerjaan yang dilakukan sehingga publik bisa menilai kinerja dan merasakan apa yang bisa kita lakukan dalam setiap waktu. Kita harus memahami sepenuhnya bahwa uang yang kita kelola adalah uang yang bersumber dari pajak rakyat disemua tingkatan, baik masyarakat biasa, para pekerja, buruh, karyawan, pegawai negri, tni, polri, maupun para pengusaha mulai dari pengusaha umkm sampai pengusaha besar,” tegas Dedi.

​Dedi meyakini bahwa transparansi digital adalah kunci utama untuk mencapai pembangunan yang sehat dan merata. Menurutnya, penggunaan jaringan media sosial merupakan sarana yang paling efektif untuk menjelaskan berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah kepada rakyatnya.

​”Untuk itu tidak ada jalan bagi kita untuk mewujudkan tujuan pembangunan agar terwujud pembangunan yang berkeadilan, pembanguna yang terbuka, pembangunan yang transparan, dan akuntabel adalah dengan cara yang membangun mengunakan jaringan media sosial sebagai sarana untuk menjelaskan berbagai kebijakan yang di ambil,” lanjutnya.

​Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih di Jawa Barat.

Menutup pernyataannya, Dedi menyampaikan harapan besarnya bagi masa depan wilayah yang dipimpinnya. “Semoga jalan ini menjadi jalan terang mewujudkan jawa barat istimewa,” tutup Dedi Mulyadi. (Himaya)**

Foto: Pinterest