BANDUNG INSPIRA – Rencana Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan alih fungsi Terminal Cicaheum menjadi depo bagi armada Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya menuai penolakan keras warga setempat seperti pedagang, pengurus, dan pengemudi.

Kepala Terminal Cicaheum, Asep Supriyadi, mengatakan, alih fungsi yang akan dilakukan merupakan program pemerintah yaitu menjadi depo BRT. Rencananya, Bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi), AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi), dan angkutan Elf yang melayani trayek antarkota akan dialihkan sepenuhnya ke Terminal Leuwipanjang. Sementara Terminal Cicaheum hanya akan melayani moda transportasi dalam kota.

Lebih jauh, Asep Supriyadi menyatakan dukungan penuh terhadap program BRT yang dinilai sebagai upaya mengurangi kemacetan dengan mendorong warga beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Ia mengakui adanya penolakan dan keresahan dari pedagang hingga pengemudi, Namun, dirinya menegaskan selaku petugas lapangan tidak berwenang mengambil kebijakan. Kendati begitu, pihaknya telah menampung semua aspirasi dan akan melaporkannya kepada pimpinan. Ia juga mengingatkan bahwa terminal bukan tempat demo, karena kegiatan tersebut dapat merugikan perusahaan, pengemudi, dan pedagang yang akan berdampak kepada menurunnya jumlah penumpang yang merasa takut.

​”Terminal itu bukan untuk tempat demo, justru kalau datang ke terminal itu salah, yang rugikan Perusahaan juga, pemudinya juga rugi, pedagangnya juga rugi,” ujar Asep Supriyadi.

Saat ini, Kepala Terminal Cicaheum memastikan bahwa operasional terminal masih berjalan normal, aman, dan kondusif, dan aktivitas kerja bagi pedagang maupun pengemudi tetap berjalan seperti biasa sambil menunggu surat undangan sosialisasi dari pihak berwenang.

Iin, pemilik Warung Makan Sawargi yang telah berdiri sejak tahun 2007 di area Terminal Cicaheum mengungkapkan bahwa informasi pemindahan ini muncul setiap akhir tahun dan menimbulkan kekhawatiran beberapa tahun terakhir.

​”Sekarang udah gentar banget. Makanya banyak spanduk-spanduk di sana, kalau harus minggat sekarang belum siap, kita belum ada mata pencaharian lagi,” ungkap Iin.

Iin juga menuturkan, pendapatannya sudah mulai berkurang sejak awal tahun 2025. Terkait alih fungsi lokasi, menurutnya warga menyatakan siap menerima program pemerintah asalkan ada sosialisasi, duduk bersama secara damai, dan kejelasan mengenai nasib mereka ke depannya. (Himaya)**

Foto: Himaya