BANDUNG INSPIRA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan pentingnya peran Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan sebagai katalisator bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Peran ini sangat krusial, terutama dalam mendukung pembangunan daerah dan memaksimalkan dana swasta (crowding in private money). Penekanan ini disampaikan Wamenkeu saat berbicara pada Forum Bisnis SMV 2025 di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Forum ini sendiri bertujuan untuk mempererat kolaborasi antara SMV, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Indonesia.

Suahasil Nazara menjelaskan bahwa SMV merupakan inovasi dalam pengelolaan APBN yang lebih canggih, menggabungkan belanja negara dengan badan usaha. Mekanisme ini memanfaatkan dana APBN untuk memicu investasi swasta, sehingga SMV tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola dana publik, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan.

​“SMV dari Kementerian Keuangan itu bisa (berbentuk) badan layanan umum, bisa badan usaha milik negara, serta lembaga yang ada di dalam pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang tugas khususnya adalah melaksanakan tugas pembangunan, bukan semata-mata mencari keuntungan,” jelas Wamenkeu Suahasil.

Hal ini memperjelas bahwa SMV hadir sebagai instrumen untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan, melalui kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

Sejumlah SMV disebut telah berperan signifikan dalam pembangunan Indonesia, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang berfungsi sebagai development financial institution dan telah menyalurkan pembiayaan infrastruktur serta pembangunan daerah, termasuk pinjaman untuk penanganan pandemi COVID-19.

​Demikian pula dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), yang menyediakan pembiayaan jangka panjang untuk sektor perumahan dan mendapat pengakuan dari Bank Indonesia sebagai lembaga yang dapat meningkatkan likuiditas sektor perumahan melalui pembelian surat berharga.

Di sisi lain, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) berperan memberikan penjaminan pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur, baik melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun non-KPBU. Lembaga lain seperti Indonesia Exim Bank dan PT Geodipa juga turut berkontribusi dalam mendukung ekspor Indonesia serta pengelolaan energi geotermal, dengan spesialisasi di bidangnya masing-masing.

Beliau berharap forum ini dapat menghasilkan diskusi yang produktif serta kolaborasi yang lebih erat antara SMV, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ia juga menegaskan bahwa SMV adalah bentuk dukungan APBN yang dilakukan secara tidak langsung melalui belanja, melainkan melalui badan usaha, dan berharap forum ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pembangunan nasional. (Himaya)**

Foto: Istimewa