BANDUNG INSPIRA – Makan bergizi gratis merupakan janji Presiden terpilih dan menjadi program unggulan di era pemerintahan Prabowo Subianto. Pada tahap awal pelaksanaan makan bergizi gratis ini menuai pro dan kontra baik dari kalangan masyarakat maupun pelajar. Hal ini menjadi sorotan yang hangat ketika sudah terlaksana dalam beberapa hari ke belakang dengan beredarnya ajuan dan kritikan yang disampaikan oleh para siswa. 

Beberapa keluhan yang dialami oleh para siswa mulai dari makanan yang hambar, tidak lengkap dengan susu sampai banyak para siswa yang tidak menyukai makanan yang disajikan. Dalam beberapa hari kebelakang secara pelaksanaan cukup lancar tanpa ada hambatan namun masih perlu banyak perbaikan dalam mendistribusikan makan untuk tetap menjaga kualitas tetap sehat untuk dimakan. 

Program makan bergizi gratis merupakan janji kampanye dari Prabowo-Gibran ketika pemilihan presiden 2024 lalu. Dalam janjinya program ini berawal dari makan siang gratis namun ada bebrapa hal yang menjadi pertimbangansehingga diganti menjadi makan bergizi gratis. Sorotan yang menuai kontra dari jumlah anggaran untuk program ini yang memakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 71 triliun di tahun 2025 ini.

Rencananya pada tahap awal ini pemerintah menargetkan jumlah penerima makan bergizi gratis ini sebanyak 3 juta siswa. Namun Badan Gizi Nasional hanya menyediakan makanan untuk 600 ribu porsi dan telah tersebar di 190 titik dari 26 provinsi yang ada di Indonesia.

Dilansir dari cnnindonesia.com, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah melihat berbagai keluhan dari para siswa penerima makan bergizi gratis ini yang belum jelas tata kelola programnya. Ia melihat program ini belum memenuhi Standar Operasional Prosedur  (SOP) dan Petunjuk teknis yang matang.

“Masalahnya kan itu masalah tata kelola ini, dilihat dari tata kelola ini memang persoalannya kan seperti belum ada payung hukumnya secara jelas gitu loh, peraturan teknisnya seperti apa, standar operasi prosedurnya apa, juklaknya,” ujar Trubus.

Dalam penjelasannya Trubus menyoroti pelaksanaan awal makan bergizi gratis ini sangat kurang dalam persiapan sehingga berdampak bagi persiapan infrastruktur yang masih terbatas. Dengan banyaknya keluhan pengantaran makanan ke sekolah yang mepet dengan jam pulang menunjukan masih minimnya infrastruktur untuk mendukung program ini.

“Banyak makanan datangnya sudah telat ini, kan harus ada perencanaan sejak awal sebenarnya. Kemudian selera anak tak sesuai. Nah yang memasak harusnya bukan pakai catering. Harusnya yang memasak itu orang tua dari anak-anak yang ada di situ, jadi misalnya PKK gitu lah yang di sekolah itu, jadi dia memahami selera anak sekolah di situ,”Jelasnya.  (Ari bdul Basit)**