BANDUNG INSPIRA – Rangkaian bencana hidrometeorologi (banjir bandang dan longsor) yang melanda sebagian besar wilayah Sumatera kini memasuki fase pemulihan darurat. Dampaknya sangat masif, data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 950 jiwa meninggal, 274 jiwa hilang, dan 5.000 jiwa terluka.

​Korban meninggal tersebar di tiga provinsi terdampak parah, Aceh 280 jiwa, Sumatera Utara 311 jiwa, dan Sumatera Barat 210 jiwa. Pemerintah daerah menaksir kerugian infrastruktur, pertanian, dan ekonomi akibat bencana ini mencapai puluhan triliun rupiah. ​Angka kerugian yang fantastis ini didorong oleh kerusakan masif pada infrastruktur publik. BNPB memerinci, sebanyak 1.200 fasilitas umum, 534 fasilitas pendidikan, dan 420 rumah ibadah terdampak bencana.

​Pukulan terberat adalah pada konektivitas publik. Tercatat 295 jembatan rusak atau putus, menghambat total akses ke wilayah terdampak. Kondisi ini secara signifikan memperlambat distribusi logistik, evakuasi korban, dan pendataan kebutuhan mendesak warga.

​Bencana besar ini memicu sorotan tajam pada kesiapsiagaan pemerintah daerah. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam rapat koordinasi di Kemendagri, Jakarta Pusat, menegaskan bahwa peringatan dini telah dikeluarkan jauh hari.

​”Siklon Tropis Senyar itu sudah bisa kita prediksi sekitar delapan hari sebelum proses pembentukan siklon. Jadi di daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu Kepala Balai 1, Balai Besar BMKG Wilayah 1 itu sudah mengeluarkan warning delapan hari sebelumnya, diulang lagi empat hari sebelumnya, kemudian dua hari sebelumnya,” kata Teuku Faisal.

​Peringatan dini tentang Siklon Tropis yang memicu curah hujan ekstrim dan ancaman bencana hidrometeorologis seharusnya direspons segera. Tragedi ini memicu desakan keras kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan di hulu. Sejumlah aktivis lingkungan dan LSM mendesak agar Kepolisian dan KLHK segera menindak korporasi yang terbukti melakukan alih fungsi lahan atau illegal logging di Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis.

​Disamping itu, nasib ribuan warga di Sumatera kini bergantung pada kecepatan pemulihan dan keseriusan penegakan hukum. Tragedi Banjir 2025 menjadi pengingat pahit bencana alam sering diperparah oleh human error yang terjadi di balik meja perizinan dan di kawasan hutan yang seharusnya dilindungi. Reboisasi masif dan pengetatan izin dianggap sebagai investasi wajib untuk mencegah tragedi serupa di masa depan. (Himaya)

Foto: Instagram @kemenlh