BANDUNG INSPIRA – Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Prada Lucky Namo, prajurit TNI yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh seniornya.

Andina menilai peristiwa tragis yang terjadi di Batalion Teritorial Pembangunan (TP) 834 Waka Nga Mere, Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT, bukan sekadar kesalahan oknum, melainkan cerminan masalah sistemik di tubuh TNI. Ia menegaskan perlunya penyelidikan transparan serta evaluasi menyeluruh di seluruh satuan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kekerasan dan perundungan harus dihentikan. Setiap pelanggaran wajib mendapatkan sanksi yang tegas, terbuka, dan tanpa kompromi. Tidak boleh ada impunitas,” ujar Andina, seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Senin (11/8/2025).

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menekankan, siapa pun pelaku penganiayaan terhadap Prada Lucky harus dimintai pertanggungjawaban penuh, baik melalui peradilan militer maupun jalur hukum pidana umum.

“Tidak boleh ada perlindungan institusional atau pembiaran. Keadilan untuk korban dan kehormatan TNI harus dijunjung,” tegasnya.

Dia juga mendorong evaluasi rantai komando di batalion terkait, serta membuka proses penyelidikan secara akuntabel demi mengembalikan kepercayaan publik.

Andina pun menyatakan dukungannya kepada Kodam IX/Udayana untuk mengusut kasus ini hingga tuntas dan membawa semua pihak yang terlibat ke meja hijau.

Terkait budaya kekerasan yang kerap dibenarkan sebagai bentuk ‘pendisiplinan fisik’, Andina menegaskan perlunya perubahan paradigma. “TNI harus dibangun sebagai institusi yang profesional, tangguh, dan disiplin tanpa mengorbankan nyawa prajurit,” ucapnya.

Lebih lanjut, legislator asal Kalimantan Tengah itu menilai dibutuhkan pembaruan pedoman dasar pembinaan di setiap satuan TNI, menyesuaikan dengan perkembangan ancaman, kemajuan teknologi, dan tuntutan tugas yang semakin kompleks.

Selain memperketat pengawasan internal oleh para komandan, Andina juga mengusulkan pembentukan badan pengawas eksternal yang berfungsi memantau dan mengevaluasi proses pembinaan personel. “Pengawasan yang efektif adalah benteng terakhir untuk mencegah kekerasan yang tidak perlu,” tutupnya. (Tim Berita Inspira) **

Keterangan Foto:

Ilustrasi. (Foto: Pixabay)