BANDUNG INSPIRA – Wacana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menerapkan iuran Rp1.000 per hari bagi warga menuai tanggapan dari anggota DPRD Kota Bandung, Sherly Theresia, A.Md. Keb., S.ST., M.A.R.S., M.M.

Sherly menilai, meski niat kebijakan ini baik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, pelaksanaannya masih perlu kajian yang matang. Tanpa dasar hukum dan mekanisme yang jelas, program tersebut dikhawatirkan justru menimbulkan persoalan baru.

“Menurut saya, wacana itu masih terlalu dini untuk diterapkan. Menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu menyiapkan dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, serta sasaran yang jelas agar kebijakan ini tidak membingungkan masyarakat,” ujar Sherly.

Ia juga menyoroti perlunya kejelasan kelompok masyarakat yang akan dikenakan iuran. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak bisa diberlakukan secara seragam mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat Jawa Barat beragam.

“Apakah semua warga, termasuk yang miskin, harus ikut menyumbang Rp1.000? Atau hanya untuk kalangan menengah ke atas? Kalau tidak diatur dengan jelas, bisa memberatkan warga yang justru perlu dibantu,” katanya.

Sherly menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik tersebut. Ia mengingatkan, meskipun nominal iurannya kecil, akumulasinya akan sangat besar sehingga pengelolaannya harus akuntabel.

Ia menilai wacana ini masih perlu dikaji lebih dalam sebelum benar-benar diterapkan.

“Kalau tujuannya memang untuk kesejahteraan masyarakat, tentu kami mendukung. Tapi pelaksanaannya harus jelas, supaya benar-benar memberi manfaat, bukan malah menimbulkan masalah baru,” pungkasnya. (Adelya) **

Sumber foto: Istimewa