BANDUNG INSPIRA – Sandi Butar-Butar merupakan Seorang pegawai honorer Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat (Damkar) Kota Depok, sedang menjadi sorotan publik setelah membongkar dugaan korupsi di instansinya. Setelah aksi beraninya itu, kontraknya diputus oleh pihak Damkar Depok memicu perdebatan dan kencaman dari berbagai pihak.
Kasus ini juga menambah daftar panjang dugaan praktik korupsi yang terjadi di instansi pemerintahan daerah. Sejumlah aktivis anti-korupsi dan LSM mendesak aparat penegak hukum untuk segera menghasut dugaan penyimpangan ini secara trasparan dan memberikan perlindungan hukum kepada sandi agar tidak mengalami intiminasi lebih mendalam.
Selain itu, sandi juga mengungkapkan selama bekerja di damkar depok, mereka harus membuat sendiri laporan terhadap kinerja mereka sementara para atasan hanya menandatangani tanpa adanya pengawasan yang ketat. Hal ini menunjukan lemahnya sistem pengawasan internal dan adanya penyimpangan yang terjadi dari manajemen operasional Damkar Depok.
Sandi juga menyebutkan beberapa fasilitas kerja yang kurang memadai oleh dinas sering terjadinya ke tidaksediaan atau kondisi kurang layak seperti alat pemadam yang rusak, seragam yang harus membeli sendiri, serta fasilitas lainnya yang seharusnya dibutuhkan oleh pegawai.
Dalam kasus ini juga mengungkapkan adanya praktik pungutan liar dan ketidakwajaran dalam sistem penggajian pegawai honorer Damkar Depok. Sandi juga menyebutkan terdapat potongan gaji yang tidak jelas, serta adanya pemotongan dana operasional yang seharusnya digunakan untuk keperluan dinas.
Bukan hanya itu saja, Sandi juga mengatakan bahwa beberapa pejabat juga mencoba menutup mulut dengan menggunakan uang suap agar tidak terungkapnya skandal tersebut.
“Saya pernah ditawari sejumlah uang agar diam dan tidak melanjutkan laporan saya. Tapi saya memilih untuk tetap bersuara,” Ujarnya
Ia juga menyebutkan dalam wawancara bahwa Kejaksaan Negeri Depok telah mengetahui adanya dugaan terjadinya suap dalam instansi pemerintahan. Pemutusan kontak kerja sandi memicu reaksi dari bebagai pihak. DPRD Kota Depok berencana meminta klarifikasi dari Damkar Kota Depok terkait Keputusan dan alasan pemutusan kontrak yang dinilai mencurigakan tersebut.
Anggota DPRD lainnnya juga menilai bahwa Langkah pemecatan yang terjadi menjadi bentuk intimidasi terhadap pegawai yang menggungkap terjadinya korupsi. Sementara itu, Masyarakat berharap pemerintah tidak tinggal diam dan memastikan bahwa pejabat yang terbukti terlibat korupsi ini mendapatkan sanksi tegas. Kasus ini juga menjadi bukti bahwa masih ada pegawai berintegrasi dan berani melawan korupsi meski harus menghadapi konsekuensi berat. (Dista Amelia)**
