BANDUNG INSPIRA – Roadshow Seminar Peringatan Hari Penyiaran Daerah (Harsiarna) terus bergulir, kali ini seminar mengusung tema Pengawasan Siaran Menjelang Pemilu yang berlangsung di RCTV di Cirebon, Senin (29/6/2023).
Setelah sebelumnya roadshow telah dilakukan di empat titik antara lain, Unpad Jatinangor, Gunadarma Depok, STAI Al Badar Cipulus Purwakarta, dan Sukabumi. Tema yang dihadirkan cukup beragam, terutama mengangkat isu politik jelang Pemilu 2024 mendatang.
Dalam sambutannya Ketua KPID Jabar Adiyana Slamet mengungkapkan, pihaknya bersama para asosiasi mencoba untuk memperingati Hari Penyiaran Daerah (Harsiarda) 2023. “Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, diantaranya Jawa Barat yang merupakan provinsi terbesar yang memiliki 437 lembaga penyiaran Indonesia menjadi miniatur penyiaran di Indonesia,” ungkapnya.
Harsiarda 2023, jelasnya, merupakan kali pertama diperingatan dan kami gagas untuk merangkul para lembaga penyiaran karena menurutnya acara tersebut merupakan hajatnya kawan-kawan di lembaga penyiaran.
“Tidak hanya masalah tontonan, akan tetapi penyiaran merupakan masalah yang strategis atau soft power negara bangsa. Momen pemilu sendiri merupakan pendewasaan masyarakat Jawa Barat. Maka dari itu, kita harus memberikan informasi politik dalam penguatan. Jangan sampai lembaga penyiaran dicenderai dan dikonfortasi oleh kepentingan tertentu,” paparnya.
Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jawa Barat, Siti Masliah memaparkan terkait siaran pemilu damai. Pihaknya berharap agar politikal wil dapat menjaga keberlangsungan pemilu dengan baik.
“Selain itu juga mengetahui seperti apa masyarakat dapat menerima siaran damai pemilu 2023,” singkatnya.
Sementara itu, pada seminar Pengawasan Siaran Menjelang Pemilu 2024, selaku narasumber acara, Jalu P. Priambodod yang merupakan Komisioner Bidang ISI Siaran KPID Jawa Barat mengatakan, lembaga penyiaran harus adil memberikan aturan bagi peserta pemilu.
“Misalnya saja, dilarang menjual blocking time, dilarang menerima porgram sponsir kecuali iklan, wajib memebrikan pemberitaan berimbang, dan wajib memberikan alokasi waktu yang sama,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Eris Munandar Ketua Umum ATDSI menjelaskan, pentingnya KPID untuk tegas terhadap peraturan untuk lembaga penyiaran yang ada.
“Kalau hanya teguran tidak ada efek jera, teguran bisa ringan dan selanjutnya berat. Hal ini yang saya tegaskan, disatu sisi KPID meminta media berimbang, tapi disisi lain harus diawasi sebaiknya,” paparnya.
Rangkaian Roadshow Seminar merupakan kegiatan yang digelar di tujuh kota selama dua pekan antara lain diawali di Fikom Unpad Jatinangor pada Selasa (23/6/2023), Universitas Gunadharma (Depok) Rabu (24/6/2023), Kampus UMMI (Sukabumi) pada Rabu (24/6/2023), STAI AL BADAR (Purwakarta) pada Kamis (25/6/2023), RCTV Cirebon Senin (29/6/2023), Radar Tasik TV pada Selasa (30/6/2023) dan Fisip Unpas pada Rabu (31/6/2023).
Seperti kita tahu Hari Penyiaran Daerah bermula dari pertimbangan bahwa pada 1 April 1933 di Kota Solo, Jateng, telah didirikan Lembaga Penyiaran Radio milik bangsa Indonesia yaitu Solosche Radio Vereeniging (SRV) yang diprakasai oleh KGPAA Mangkunegoro VII, serta adanya deklarasi Hari Penyiaran Nasional pada 1 April 2010 oleh para pemangku kepentingan di bidang penyiaran, dan untuk mewujudkan tujuan penyatan nasional, pemerintah memandang perlu menetapkan Hari Penyiaran Nasional.
Atas pertimbangan tersebut, pada 29 Maret 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Hari Penyiaran Nasional. “Menetapkan tanggal 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional,” bunyi diktum PERTAMA Keputusan Presiden itu. Ditegaskan dalam Keppres tersebut, Hari Penyiaran Nasional bukan merupakan hari libur.
“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi diktum KETIGA Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 yang ditetapkan pada 29 Maret 2019 itu. (Tri Widiyantie)**
