BANDUNG INSPIRA – Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan peluncuran program Government Technology yang akan resmi diluncurkan pada 17 Agustus mendatang. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada di berbagai kementerian dan lembaga negara. Hal ini disampaikan Luhut Pandjaitan dalam Keterangan Pers bersama Menko Perekonomian, Dewan Ekonomi Nasional, dan Menteri Keuangan di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu (19/03/2025).
Ketua DEN, Luhut Pandjaitan mengungkapkan bahwa program ini akan mempermudah proses birokrasi dan mempercepat layanan publik, terutama dalam distribusi bantuan sosial. GovTech dirasa dapat menciptakan efisiensi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan serta pengurangan potensi korupsi.
“Pak presiden ingin meresmikan atau launching program Government Technology pada 17 Agustus yang akan menggabungkan semua apps yang ada di kementerian/lembaga sehingga terjadi efisiensi dan pengurangan korupsi,” ujar Luhut dalam siaran langsung Sekretariat Presiden.
Program ini akan memastikan bahwa semua penduduk Indonesia memiliki rekening bank. Hal ini akan mempermudah penyaluran bantuan sosial langsung yang akan diuji coba pada Januari mendatang. Pengelolaan dana bantuan ini diharapkan dapat lebih transparan dan efisien, bahkan dapat menghemat hingga Rp100 triliun.
“Kita sudah menghitung berapa besar yang dapat kita hemat, mungkin mencapai Rp100 triliun. Nanti secara bertahap itu akan dicapai. Untuk angka-angkanya akan diberitahukan,” tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat implementasi program tersebut, Presiden juga akan menemui 300 anak muda Indonesia yang terlibat dalam pengembangan Government Technology. Sebanyak 185 guru dari seluruh Indonesia juga akan bertemu dengan Presiden untuk mendiskusikan kesiapan program ini.
“Waktunya sedang diatur oleh Seskab, mungkin di Sabtu, Minggu, atau Senin. Presiden akan memberikan arahan kepada mereka atau apresiasi terhadap guru-guru ini,” jelasnya.
Program Government Technology dirasa menjadi bagian penting untuk mempercepat transformasi digital di sektor publik. Dengan digitalisasi yang terorganisir, pemerintah berharap dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan penting, termasuk bantuan sosial yang akan segera diluncurkan. (Deyvanes Nuruwe)**
