BANDUNG INSPIRA,- Komunitas Pemerhati Pendidikan Kota Bandung siap ‘gerudug’ kantor Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tuntaskan persoalan tidak bisa dilantiknya 130 Calon Kepala SD Negeri dan 42 Calon kepala SMP Negeri. Langkah tersebut dilakukan jika masih tidak ada kejelasan terkait pelantikan Kepsek hingga mendekati Pembagian ijazah .

Atas dasar itu Komunitas Pemerhati Pendidikan Kota Bandung yang terdiri dari Angkatan Muda Siliwang (AMS), Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), Lembaga Bantuan pemantau Pendidikan (LBP2), Gerakan Pemantau Pendidikan Untuk Reformasi (GEMPPUR) dan Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) ambil sikap tegas.

“Sebetulnya ada dua sikap yang kami lakukan terkait persoalan tertundanya pelantikan Kepsek, yakni pertama, menuntut Kemendagri untuk Segera mendefinitifkan Walikota Bandung, sehingga bisa segera melantik para kepala sekolah di Kota Bandung, ” ungkap Noery Ispandji Firman selaku Ketua Angkatan Muda Siliwang (AMS) di sekretariat AMS, Jl. Braga, Jumat (8/4/2022).

Sikap kedua, lanjutnya, menuntut Kemendagri untuk memberi ijin kepada Plt Walikota Bandung untuk melakukan pelantikan kepada para Kepala Sekolah di kota Bandung.

“Pekan depan kami mendesak Kemendagri agar bisa segera menyelesaikan persoalan pelantikan Kepsek yang belum ada kejelasan hingga sekarang. Jika tidak ada respon, kami akan datangi langsung kantor Kemendagri tersebut guna menyampaikan keinginan kami,” paparnya.

Terlebih, akunya, banyak dampak dari ‘digantungnya’ status calon Kepsek tersebut. Diuraikannya, adanya beberapa CKS yang gagal menjadi Kepala Sekolah karena kadaluarsa Usia melebihi 56 tahun dan akan terkendala persyaratan.

“Kemudian, kurikulum pada tahun pelajaran 2022-2023 di karenakan terkendala, apalagi tidak sedikit guru dan juga Kepala Sekolah yang merangkap tugas,” tandas Iwan. (Tri)