BANDUNG INSPIRA – Sektor Pendidikan ikut terkena imbas efesiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Postingan-postingan yang berisikan screenshot dampak efisiensi anggaran terhadap program KIP kuliah dan beasiswa mencuat di laman twitter. Orang banyak beramai-ramai menggunakan tagar #savekipkuliah hingga saat ini Kamis (13/02/2025) pukul 15.45 WIB mencapai 91,3 ribu postingan, bahkan terus bertambah hingga menduduki topik trending teratas.

Respons masyarakat pun beragam, mulai dari kritikan hingga saran kepada pemerintah memenuhi kanal twitter para pengunggahnya. Pemilik akun dengan username @Akrrab ikut memberikan komentar “Pendidikan adalah hak, bukan beban anggaran. Pemangkasan dana KIP Kuliah hanya akan mempersempit akses pendidikan. Jangan biarkan efisiensi mengorbankan masa depan siswa. TOLAK PEMANGKASAN DANA PENDIDIKAN! #daruratpendidikan #savekipkuliah #turunkanuktptn,” tegasnya.

Poster peringatan darurat dan beragam gambar ungkapan protes menjejali isu tersebut. Gambar sreenshot yang menjadi sumber kegaduhan ini berisikan dampak efisiensi terhadap mahasiswa penerima KIP-K, Beasiswa Pendidikan Indonesia, dan Beasiswa ADIK. Isu yang beredar menyatakan sebanyak 663.821 dari 844.174 mahasiswa on going tidak dapat dibayarkan pada tahun 2025. Dengan begitu, kemungkinan buruk yang akan terjadi mahasiswa tersebut terancam putus kuliah dan pemerintah gagal untuk bisa meningkatkan akses penduduk dari kelompok ekonomi rendah ke pendidikan tinggi.

Selain itu, diduga tidak akan ada penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 sebagai penerima KIP-K dan BPI (Beasiswa Pendidikan Indonesia), sebanyak 12 orang penerima BPI LN Program S3 terancam tidak dapat dibayarkan, serta sebanyak 27.522 mahasiswa yang berasal dari wilayah 3T dan Orang Asli Papua (OAP) tidak mendapatkan akses pendidikan tinggi.

Kegaduhan tersebut akhirnya didengar oleh Kemdiktisaintek. Pada Rabu (12/02/2025), Kemdiktisaintek melaksanakan Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI. Topik pembahasan itu pun disiarkan secara langsung pada Youtube TVR Parlemen dan diunggah pada Instagram resmi @kemdiktisaintek.ri.

“Kami juga merasakan di tempat kami (sektor kementerian pendidikan tinggi, sains, dan teknologi) emang ada yang lemaknya (anggaran) banyak, kita efisienkan. Kita kurangi yang ga perlu. Apabila ada yang menyangkut hajat hidup siswa, mahasiswa, dosen, guru, perguruan tinggi dan sekolah, maka kami akan bertahan supaya mereka dapat menjalankan pendidikan sebaik-baiknya. Seperti yang pernah kami sampaikan di beberapa kesempatan bahwa tidak boleh ada anak yang tidak sekolah atau kuliah. Itu tugas kami sebagai pejabat negara,” tutur Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Secara gamblang, Satryo juga mengungkapkan harapannya supaya lembaga atas dapat tetap memberikan pelayanannya ke perguruan tinggi supaya tidak terjadi kenaikan UKT. Sedangkan, untuk komponen lain seperti proyek fisik dapat ditunda penyelesainnya sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Ia juga mengingatkan bahwa tunjangan kinerja dosen PNS sebesar 2,5 triliun rupiah sangat penting untuk dimasukkan dalam anggaran tahun 2025. Oleh karena itu, sangat disarankan agar angka tersebut dicantumkan secara eksplisit dalam anggaran atau minimal dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari potensi penghapusan oleh Kementerian Keuangan di kemudian hari. (Deyvanes Nuruwe)**