BANDUNG INSPIRA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (26/03/2025) untuk membahas langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama di sektor perbankan.

Presiden Prabowo menginstruksikan agar struktur komisaris di BUMN sektor perbankan disederhanakan. Penyederhanaan ini bertujuan agar struktur komisaris lebih ramping dan diisi oleh para profesional yang memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan masing-masing bank.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menjelaskan bahwa langkah penyederhanaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat manajemen BUMN dan meningkatkan respons positif dari pasar. Airlangga menambahkan bahwa komposisi komisaris di BUMN sektor perbankan akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing bank. Komposisi komisaris juga tetap akan mencakup unsur dari kementerian teknis terkait.

“Kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI unsur kementerian teknis UMKM,” jelasnya dalam laman resmi Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait fluktuasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini mengalami penurunan. Airlangga menyatakan bahwa meskipun ada fluktuasi nilai tukar, ekonomi Indonesia secara fundamental tetap kuat. Ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak perlu dikhawatirkan karena rupiah sudah biasa berfluktuasi.

Masyarakat memang sempat khawatir dengan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, yang telah melemah sebesar 4,79 persen. enurunan ini tercatat sebagai penurunan signifikan, dengan nilai tukar rupiah mencapai Rp16.611 per dollar AS pada penutupan perdagangan kemarin atau turun 0,27 persen (44 poin) dibandingkan penutupan sebelumnya.

Meskipun ada penurunan, pemerintah terus bekerja untuk memperkuat daya tahan rupiah melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung ketahanan ekonomi Indonesia. Ekspor yang kuat, cadangan devisa yang solid, serta neraca perdaganagan yang positif, dan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) telah dirasa berhasil memberikan dampak yang positif. (Deyvanes Nuruwe)**