BANDUNG INSPIRA – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan persetujuan adanya alokasi anggaran sebesar 48,8 Triliun rupiah untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada periode 2025 hingga 2029. Keputusan ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan terjadinya pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur.

Dikutip dari Kompas TV menjelaskan bahwa Anggaran ini akan dialokasikan menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Penyelesaian pembangunan kompleks pekantoran untuk Lembaga Legislatif dan Yudikatif, pembangunan ekosistem pendukung.

2. Pengembangan ekosistem pendukung, termasuk infrastruktur dasar seperti jalan, air minum, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya.

3. Pembukaan akses menuju WP 2 dalam mendukung konektivitas dan mobilitas di daerah IKN.

4. Pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dibangun pada tahap awal dalam memastikan operasional yang optimal dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimutri Yudhoyono menjelaskan bahwa aggaran ini juga akan digunakan untuk pembangunan fasilitas peribadatan seperti Masjid, Gereja serta Gedung Perkantoran Sekertariat pada wilayah IKN ini.

“Untuk jalan ton, 47 tower hunian, air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, kemudian kantor sekretariat, dan sarana peribadatan seperti masjid dan basilika dan gereja, yang kesemuanya dikerjakan oleh kementerian PU, sebelumnya,” Ujarnya dikutip dari Kompas.com

Proyek pembangunan Ikn ini pada tahun 2022 hingga 2024 ditotalkan anggaran yang telah dialokasikan hingga mencapai 75,8 Triliun rupiah. Anggaran tersebut dirincikan pada tahun 2022 total 5,5 Triliun rupiah, 27 Triliun rupiah pada 2023 dan pada tahun 2024 mencapai 43,3 Triliun rupiah.

Dikutip dari ikn.go.id menjelaskan mengenai dana pembangunan yang direncanakan memerlukan total kebutuhan anggaran sebesar 466 Triliun rupiah. Pada jumlah tersebut sekitar 89,4 Triliun rupiah ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk sisanya akan untuk 376,6 Triliun rupiah diharapkan dari skema Kerja sama Pemerintahan dan Badan Usaha (KPBU), Investasi Swasta, serta kontribusi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dengan beberapa alokasi anggaran ini Pemerintah berharap dapat mempercepat pembangunan IKN berjalan sesuai rencana untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang lebih modern dan berkelanjutan. (Dista Amelia)**