BANDUNG INSPIRA-  Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dipinta oleh Prabowo untuk dipangkas, yang sebelumnya anggaran tersebut sebesar Rp. 71 triliun kini menjadi Rp. 200,2 miliar. Pemangkasan tersebut sebesar 0,2845 persen, hal ini disampaikan Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana pada Rabu malam (12/2/25).

Dadan mengatakan bahwa alasan pemangkasan bermula sejak Prabowo datang ke kantor BGN dan menyampaikan ingin BGN melakukan pemangkasan anggaran pengadaan lahan infrastruktur bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang diharapkan dapat mengurangi beban keuangan negara tanpa mengorbankan layanan kepada masyarakat. Prabowo mengusulkan agar BGN tidak hanya mengandalkan pembelian lahan baru, tetapi juga memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh instansi lain, seperti kementerian, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Presiden menyampaikan kalau bisa pinjam lahan, pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang bisa diefisienkan terkait dengan pengadaan lahan,” ucap Dadan yang dikutip dari Tempo.co.

Efisiensi anggaran ini dilakukan dengan mengalihkan skema pengadaan lahan baru ke pemanfaatan aset negara yang sudah ada, termasuk lahan milik kementerian, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan demikian, dana yang sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan lahan dapat dialihkan ke sektor lain yang lebih krusial, seperti penyediaan bahan pangan bergizi dan peningkatan kualitas layanan distribusi makanan.

Walaupun akan dipangkas anggaran, Dadan menjamin program Makan Bergizi Gratis tetap berlanjut dengan penerima manfaat 82,9 juta per orang di tahun 2025, dan pemangkasan senilai Rp,200,2 miliar itu tidak akan memotong anggaran juga tidak akan berdampak pada jumlah maupun kualitas bantuan makanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Nggak ada (ke program MBG). Kalau seluruh kementerian untuk anggaran pegawai kan enggak ada yang kena pangkas program bahkan MBG juga tidak kena. Yang kena hanya pengadaan lahan yang memang bisa menggunakan lahan-lahan Pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN, bisa pinjam pakai,” ujar Dadan dikutip dari detikfinance.com. (Salsa Solihatunnisa)**