BANDUNG INSPIRA – Rumor dua lembaga penyiaran publik pemerintah yang diduga mengurangi gaji dan melakukan pemberhentian para pegawainya mendapat perhatian publik. Publik yang selama ini menikmati tayangan dan siaran dari TVRI dan RRI menunjukkan kekhawatiran akan kualitas layanan yang mungkin akan menurun akibat pengurangan tenaga kerja. Sementara itu, sebagian masyarakat mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut dan berharap ada solusi lain yang dapat diambil tanpa harus mengorbankan sumber daya manusia yang ada.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen ikut mengomentari keresahan ini. Dalam website resmi AJI, Nany Afrida menjabarkan kekhawatirannya apabila PHK diberikan kepada para pegawai di lembaga penyiaran. Ia menjabarkan dampak-dampak apa saja yang mungkin dapat terjadi dan menjadi masalah baru.
“Pemerintah seharusnya tidak melakukan efisiensi anggaran untuk RRI dan TVRI. Selama ini anggaran untuk kedua lembaga ini cenderung kecil. Dan bahkan jurnalisnya dibayar rendah. Di daerah mereka dibayar di bawah UMR. Padahal mereka memiliki peran vital dalam penyampaian informasi kepada publik,” tandas Nany pada Selasa (11/02/2025).
Menanggapi keresahan yang terjadi, Komisi VII DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan sejumlah lembaga penyiaran. Agenda pembahasan rapat tersebut mengenai kebijakan efisiensi anggaran kepada pegawai sudah sesuai atau belum. Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan mengatakan “Ini kan ada framing membenturkan. Gara-gara MBG kami di PHK. Nah ini yang tadi Pak Ketua bilang, belum tentu Pak Prabowo suka. Ini yang saya bilang kok ada mis-manage dari narasi. Harusnya bisa ditangani Direksi. Tidak membenturkan makan bergizi gratis dengan pemangkasan,” tuturnya dalam Liputan6.com, Rabu (12/02/2025).
Putra menyarankan agar efisiensi anggaran tidak salah sasaran. Pemotongan anggaran dapat mulai dari pimpinan atas, bukan justru mulai dari bawah atau pegawai rendahan. Di hadapan media, ia juga menegaskan apa pun posisi yang ada, baik itu karyawan tetap, karyawan lepas, honorarium, atau apa pun itu tidak diberikan pemutusan hubungan kerja.
“Sehingga dengan demikian, berita-berita yang berkembang di media sosial bisa kita netralisir dengan benar. Sehingga tidak ada kelihatan bahwa dampak efisiensi dari anggaran ini berdampak pada pengurangan karyawan,” jelas Saleh Daulay selaku Ketua Komisi VII DPR RI.
Kekhawatiran terhadap penurunan kualitas layanan serta pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan tersebut masih terus bergulir. Pihak terkait diharapkan dapat menemukan solusi yang tidak merugikan para pekerja dan tetap menjaga kualitas penyiaran publik. (Deyvanes Nuruwe)**
