BANDUNG INSPIRA – Pemerintah tengah gencar melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu agenda prioritas nasional. Di tingkat daerah, pelaksanaannya mulai menjadi perhatian serius, termasuk di Kota Bandung.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bandung menjadi salah satu pihak yang menaruh perhatian besar terhadap program tersebut. Melalui Sekretaris Fraksinya, Eko Kurnianto, PKS menyampaikan dukungan penuh sekaligus memberikan sejumlah catatan agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran.

Eko menilai, tujuan besar program ini sejalan dengan visi PKS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Menurutnya, pemenuhan gizi bukan sekadar urusan kesehatan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk membentuk generasi yang kuat dan cerdas.

“PKS tentu mendukung program peningkatan dan pemberian gizi bagi anak-anak Indonesia. Namun, kami juga mendorong agar pelaksanaan program ini dievaluasi secara menyeluruh dan dipastikan keamanannya, baik dari sisi bahan pangan maupun distribusinya,” ujarnya di Bandung, Rabu (8/10/2025).

Ia menambahkan, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besar anggaran atau banyaknya penerima, tetapi juga pada tata kelola yang baik. Karena itu, Fraksi PKS menilai penting adanya pengawasan ketat mulai dari pengadaan bahan makanan hingga proses distribusi di lapangan.

Eko juga mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk terlibat aktif dalam pengawasan pelaksanaan MBG.

“Kami berharap dua instansi tersebut berperan aktif agar keamanan pangan dan kecukupan gizi bagi peserta didik benar-benar terjamin,” kata Eko.

Selain itu, Eko menawarkan konsep ‘dapur sekolah’ sebagai solusi konkret dalam pengelolaan program. Menurutnya, model ini memungkinkan sekolah mengelola dapur sendiri atau secara terpusat di wilayah tertentu, sehingga kualitas makanan lebih terjamin.

“Akan lebih baik jika program ini mengoptimalkan dapur di sekolah-sekolah sebagai dapur pengolahan makanan. Selain lebih terpantau, hal ini juga bisa mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan dapur sekolah juga dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Orang tua murid maupun pelaku UMKM bisa dilibatkan dalam pengolahan bahan makanan, sehingga program ini tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga.

Lebih lanjut, Fraksi PKS menegaskan pentingnya prinsip keadilan distributif dan keadilan serapan dalam pelaksanaan program nasional tersebut. Artinya, manfaat MBG harus dirasakan secara merata, tidak hanya oleh sekolah-sekolah di perkotaan, tetapi juga oleh lembaga pendidikan di wilayah terpencil, termasuk madrasah dan pesantren.

Bagi Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, Program MBG bukan sekadar pembagian makanan, tetapi wujud tanggung jawab negara untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Dengan dukungan, pengawasan, dan tata kelola yang baik, program ini diharapkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas generasi muda Indonesia. (Syahra)**

Sumber foto: Istimewa