PKB Nilai Aturan JHT Terbaru Sudah Tepat, Ninik: Namanya Juga Bukan Jaminan Hari Muda

JAKARTA INSPIRA,- Menaker sedang menjadi sorotan setelah mengeluarkan aturan baru Jaminan Hari Tua (JHT) yang hanya bisa diambil 100 persen pada saat usia peserta 56 tahun. Wakil Ketua Komisi IX Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh menilai Permenaker No 2/2022 sudah tepat dan sesuai dengan perundang-undangan.

“Hemat saya Permenaker No 2/2022 ini sudah tepat, sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan seperti UU SJSN. Lagi pula kalau jaminan hari tua diambilnya sebelum waktu pensiun tiba ya bukan JHT namanya, tapi jaminan hari muda,” kata Nihayatul, dalam keterangannya, Selasa (15/2/2022).

Ninik, sapaannya, mengatakan skema JHT dalam Permenaker sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Karena itu, jika skema JHT tidak diubah alias tetap dengan skema saat ini, dia menilai itu bertabrakan dengan ketentuan perundang-undangan.

Politisi PKB ini juga menyinggung terkait Pasal 37 ayat (1) UU SJSN yang menyatakan manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

“Nah kalau belum masa pensiun sudah bisa dicairkan, apa itu tidak melanggar undang-undang? Padahal di UU SJSN itu kan sudah jelas JHT hanya bisa dicairkan ketika pensiun, atau meninggal dunia atau cacat total tetap walaupun belum usia pensiun,” kata Ninik.

Atas dasar itulah Ninik meminta agar masyarakat, terutama para pekerja, menahan diri dan tidak terbuai dengan kabar yang belum jelas keabsahannya. Dia meyakini pemerintah sudah mempertimbangkan persoalan JHT ini.

“Jadi saya imbau masyarakat jangan asal mengiyakan informasi yang belum jelas kebenarannya. Saya yakin juga pemerintah sudah mempertimbangkan matang kenapa perlu menerbitkan Permenaker No. 2/2022,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ninik juga membahas kekhawatiran pekerja tak bisa mendapatkan pesangon ketika di-PHK, mengundurkan diri, ataupun habis masa kontrak. Dia menekankan hal itu tetap akan diatur secara lengkap dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Pengganti JHT (dengan skema yang lama) ada JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Ini sebentar lagi akan di-launching. Aturannya juga sudah ada, bisa cek di PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan,” tuturnya.

Untuk diketahui, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 telah menuai polemik publik. Sebagian besar masyarakat, terutama dari kalangan buruh menolak aturan baru itu. Terhitung ratusan ribu orang telah menandatangani petisi daring di change.org untuk membatalkan aturan tersebut. (GIN)