BANDUNG INSPIRA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengambil langkah strategis untuk memperkuat kebijakan investasi yang mendukung ketahanan pangan nasional dengan menunjuk Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) pada Selasa (11/03/2025). Langkah ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025 dan diharapkan dapat menjaga stabilitas harga beras serta memperkuat cadangan pangan nasional dalam jangka panjang.

Sebelumnya, penyerahan perjanjian investasi antara Kementerian Keuangan dan Perum Bulog dilakukan pada Selasa (11/03/2025) di Jakarta, yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti. Dalam kesempatan tersebut, Bhakti menegaskan pentingnya tata kelola yang baik dan akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan investasi. Ia berharap investasi ini dapat dikelola secara efisien dan mendukung program strategis pemerintah.

Investasi sebesar Rp16,6 triliun diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN). Dana ini dianggap sebagai alternatif pendanaan di luar subsidi, yang memungkinkan Perum Bulog untuk menyerap produksi petani dalam negeri. Dengan cara ini, diharapkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dapat diperkuat, serta harga beras dapat tetap stabil di pasar. Menurut Dirjen Perbendaharaan, dukungan sebesar Rp16,6 triliun ini diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat.

Direktur Kejayaan Negara, Rionald Silaban juga menekankan pentingnya pengelolaan dana yang optimal dan efisien. Ia menyatakan bahwa Kemenkeu, sebagai Pengelola Investasi Pemerintah melalui PPA BUN, akan memastikan dana yang dialokasikan digunakan secara tepat. Kebijakan investasi ini bersifat nonpermanen dan menggunakan mekanisme revolving fund, yang memungkinkan dana digunakan kembali dengan biaya rendah namun berdampak besar bagi program strategis pemerintah.

“Diharapkan dana tersebut dijaga dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan mengedepankan tata kelola yang baik. Saat ini Pemerintah tengah menjalankan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, diharapkan Perum Bulog juga menjalankan hal yang sama dalam bekerja secara efisien,” ujar Dirjen Kekayaan Negara yang dilansir dalam laman resmi Kemenkeu.

Menanggapi kepercayaan yang diberikan, Direktur Utama Perum Bulog, Novi Helmy Prasetya, mengapresiasi keputusan Kemenkeu dan memastikan bahwa dana investasi akan digunakan untuk menyerap produksi beras di 26 wilayah dan 8 sentra produksi. Prasetya juga menegaskan bahwa dana ini akan dikelola dengan prinsip good governance dan manajemen risiko yang ketat. Kebijakan investasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan APBN yang lebih produktif dan efisien. (Deyvanes Nuruwe)**