BANDUNG INSPIRA – Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk menerapkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran tahun 2026. Hal ini disampaikan usai penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara Pemkot dan DPRD Kota Bandung di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (20/10/2025).

Wali Kota Farhan menjelaskan bahwa kesepakatan ini menjadi pijakan awal untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Ia menargetkan pembahasan RAPBD rampung dan disahkan sebelum akhir November.

“Hari ini telah mencapai kesepakatan untuk KUA-PPAS, dari sini maka kita akan bisa menyusun RAPBD berikutnya. Targetnya, akhir bulan November itu sudah harus selesai dan diparipurnakan,” ujarnya,dikutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Meski terjadi penurunan transfer dana dari pemerintah pusat sekitar Rp600 miliar, Pemkot Bandung memastikan hal tersebut tidak berdampak pada layanan dasar bagi warga. Wali Kota menegaskan bahwa enam Standar Pelayanan Minimum (SPM), seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, tetap menjadi prioritas utama.

Kebijakan efisiensi ini juga diharapkan dapat menjaga keseimbangan keuangan daerah serta mendorong realisasi belanja yang lebih tepat guna. Pemkot Bandung berkomitmen untuk terus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Dengan langkah tersebut, pemerintah optimistis arah pembangunan Kota Bandung tahun 2026 dapat berjalan lebih fokus, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Adelya) **

Foto: Instagram Prokompim Kota Bandung