BANDUNG INSPIRA – Pemerintah Aceh resmi mengirimkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait permintaan bantuan penanganan pasca bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Permintaan tersebut ditujukan kepada United Nations Development Programme dan United Nations Children’s Fund.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan permohonan bantuan internasional diajukan dengan mempertimbangkan pengalaman Aceh dalam penanganan bencana besar, termasuk tsunami 2004.

“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional seperti UNDP dan UNICEF,” kata Muhammad MTA, Senin (15/12/2025).

Ia menyampaikan saat ini sudah ada 77 lembaga dengan total 1.960 relawan yang terlibat dalam penanganan bencana di Aceh. Lembaga tersebut berasal dari unsur lokal, nasional, dan internasional. Jumlah relawan diperkirakan terus bertambah seiring kebutuhan di lapangan.

Sejumlah lembaga telah bergabung dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh. Di antaranya Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, dan Yayasan Geutanyoe.

“Atas nama masyarakat Aceh dan para korban, gubernur menyampaikan terima kasih atas kontribusi seluruh lembaga dan relawan. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang dilakukan pemerintah,” ujarnya.

Muhammad MTA menambahkan penanganan bencana terus dilakukan secara terpadu bersama TNI, Polri, BNPB, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten dan kota, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat Aceh.

Banjir dan longsor di Aceh terjadi sejak Rabu 26 November 2025. Sebanyak 18 kabupaten dan kota terdampak. Wilayah yang mengalami dampak paling parah antara lain Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. (Fahmi)**

Sumber Foto: Edunews