BANDUNG INSPIRA – Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para pelajar di Papua kembali menyoroti permasalahan terkait pendidikan yang layak. Para pelajar menolak adanya makan bergizi gratis (MBG) dan meminta dialihkan menjadi pendidikan gratis.

Dilansir dari laman kompas, Rohex Relembo selaku penanggung jawab aksi menyampaikan dana Rp71 triliun tidak akan berguna jika hanya untuk MBG. Menurutnya, angka buta huruf dan kemiskinan di Papua, serta biaya sekolah yang mahal menjadi permasalahan yang sepatutnya diperhatikan pemerintah.

Aksi demonstrasi yang berlangsung pada Senin (17/02/2025) di halaman Kantor Gubernur Papua Pegunungan kemudian berakhir ricuh. Massa aksi ditembaki gas air mata oleh petugas kepolisian.

“Benar ada penolakan pelajar dan perwakilan mahasiswa yang menolak MBG, sempat terjadi kericuhan sedikit,” ujar Kompol I Wayan Laba, Wakapolres Jayawijaya.

Wayan menjelaskan kericuhan bermula ketika polisi ingin memisahkan kelompok pelajar-mahasiswa dengan kelompok lain yang diduga akan mengganggu situasi. Akhirnya, polisi menembakkan gas air mata kepada massa aksi.

Pihak istana kemudian merespons kejadian ini. Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan mengatakan jika ada yang menolak, maka boleh tak menerima MBG tersebut.

“Jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman yang mendapatkan makan bergizi gratis. Kalau ada orang yang bilang mereka nggak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu,” ujar Hasan.

Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional menegaskan program MBG akan tetap berjalan. Menurutnya, program ini penting untuk mengatasi masalah stunting dan kekurangan gizi.

Sementara itu, dilansir dari laman inilah.com, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengecam tindakan keras aparat kepolisian kepada para siswa di Jayapura dan Wamena. JPPI menyoroti kurangnya kepedulian pemerintah terhadap tuntutan siswa Papua yang menginginkan pendidikan bebas biaya dan berkualitas.

“Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali. Pemerintah seharusnya lebih fokus pada pemenuhan akses pendidikan gratis dan berkualitas, bukan sekadar program makan gratis yang belum tentu menjadi solusi utama bagi anak-anak di Papua,” tegas Ubaid, Koordinator Nasional JPPI.

Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini dan dapat memberikan solusi yang berpihak kepada rakyat. JPPI juga menuntut tindakan cepat pemerintah untuk mewujudkan hak pendidikan bagi siswa di Papua. (Rifqi Sibyan Kamil)**